Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemprov Bali Akhirnya Terbitkan Pergub Baru Soal Pajak Turis Asing
Pemprov Bali menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 36/2023 yang menjadi landasan dari pengenaan pungutan khusus atas wisatawan asing. Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan pungutan khusus terhadap wisatawan asing diperlukan untuk mendukung upaya pembangunan serta perlindungan lingkungan dan budaya di Bali. Pungutan ini mulai berlaku pada Februari 2024. “Wisatawan asing dikenakan pungutan sebesar Rp150.000 per […]
-
Komisi XI DPR Setujui Pagu Kemenkeu 2024 Senilai Rp48,35 Triliun
Komisi XI DPR menyetujui usulan pagu pada Kementerian Keuangan senilai Rp48,35 triliun pada 2024. Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir mengatakan persetujuan pagu ini diberikan untuk merealisasi berbagai program yang akan dilakukan Kemenkeu pada tahun depan. Dalam persetujuan ini, Komisi XI DPR juga merestui usulan Kemenkeu dalam melakukan berbagai pergeseran pos anggaran. “Komisi XI DPR […]
-
Bikin Rugi Rp 110 M, Pelaku Faktur Pajak Fiktif Diserahkan ke Kejari
Penyidik Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Selatan I menyerahkan tersangka AY ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan I Bayu Kaniskha mengatakan tersangka AY ditengarai sengaja menerbitkan faktur pajak fiktif dan menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui PT EIB pada 2020 hingga […]
-
DPR Setujui Anggaran Kementerian Keuangan Rp 48,35 Triliun
Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2024 sebesar Rp 48,35 triliun. Anggaran ini meningkat jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2023 yang sebesar Rp 45 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran pada tahun depan tersebut akan ditujukan untuk lima program. Di antaranya, untuk program kebijakan fiskal dengan pagu […]
-
Penugasan Forensik Digital di Ditjen Pajak Harus Berdasarkan Ini
Forensik digital masih akan menjadi salah satu kebijakan teknis pajak pada 2024. Setiap penugasan forensik digital harus berdasarkan pada STFD. Surat tugas forensik digital (STFD) berlaku sejak tanggal diterbitkan. STFD berlaku hingga tanggal laporan pelaksanaan tugas forensik digital (LPTFD) disampaikan kepada kepala unit pelaksana forensik digital (UPFD). “UPFD adalah unit eselon II di lingkungan DJP […]
Got any book recommendations?
WA only