NEWS
-
KPP Adakan Kelas, Lebih dari 500 WP Belajar Lapor SPT Via Coretax
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul menyelenggarakan kegiatan edukasi Coretax DJP sepanjang September – Oktober 2025. Dari kegiatan tersebut, tercatat 500 wajib pajak menjadi peserta kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta pemahaman wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan terbaru, yaitu coretax administration system yang akan diterapkan secara nasional mulai tahun pajak 2025. “Kegiatan […]
-
Ini 6 Kriteria PKP yang Bisa Diblokir Akses Buat Fakturnya
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto meneken peraturan baru yang mengatur penonaktifan akses pembuatan faktur pajak, yakni Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak No. PER-19/PJ/2025. Topik tersebut menjadi salah satu pembahasan utama media nasional pada hari ini, Senin (3/11/2025). PER-19/PJ/2025 memerinci ketentuan penonaktifan akses pembuatan faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan. […]
-
Perbarui Data Alamat di Coretax, WP Perlu Siapkan dan Upload Foto KTP
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak membeberkan tata cara ubah domisili secara online melalui aplikasi Coretax DJP. Melalui media sosial, Kring Pajak menyebut wajib pajak yang ingin memperbarui data alamat sudah bisa diajukan melalui aplikasi coretax. Mula-mula, akses dan login akun Coretax DJP. Pada halaman utama, pilih menu Portal Saya. “Pada menu Portal Saya, […]
-
Pengamat Menilai Insentif PPh Final UMKM Sebaiknya Tetap Dibatasi Waktu
Pemerintah berencana menerapkan skema permanen insentif pajak penghasilan (PPh) final bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi (OP) dan Perseroan Perorangan dengan tarif 0,5%, tanpa batasan waktu. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, sebaiknya aturan PPh final diberikan dengan batasan waktu tertentu saja. Alasannya, dengan pemberian tanpa batas […]
-
Pemerintah Terapkan PPh Final UMKM 0,5% Tanpa Batas Waktu, Begini Dampaknya
Pemerintah berencana menerapkan skema permanen insentif pajak penghasilan (PPh) final bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi (OP) dan Perseroan Perorangan dengan tarif 0,5%, tanpa batasan waktu. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menilai, kebijakan ini mencerminkan arah reformasi fiskal yang lebih inklusif […]
WA only