JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau Wajib Pajak untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, sudah ada sekitar 60,73 juta NIK yang berhasil dipadankan dengan NPWP hingga 15 Februari 2024. Angka ini sudah setara […]

JAKARTA. Peningkatan rasio pajak alias tax ratio Indonesia menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan yang baru. Maklum, rasio pajak Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari kalangan crazy rich. “Sekarang […]

JAKARTA. Bukti pemotongan (bupot) PPh Pasal 21 bulanan tidak diterbitkan untuk bulan (masa pajak) saat pegawai tetap berhenti bekerja atau resign. Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, mengatakan bupot PPh Pasal 21 bulanan bagi pegawai tetap atau pensiunan dibuat atas penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. “Masa […]

JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) memberikan tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 83/PUU-XXI/2023. Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya mengatakan putusan tersebut sejalan dengan apa yang selama ini dilakukan DJP. Eka mengatakan sejak awal pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh DJP tanpa adanya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. “DJP melakukan kegiatan bukper sebelum dilakukan […]

JAKARTA, Ketika memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terintegrasi dengan sistem Ditjen Pajak (DJP) pada aplikasi e-bupot unifikasi, tarif lebih tinggi tidak berlaku lagi. Contact center DJP, Kring Pajak, menjelaskan hal tersebut saat merespons pertanyaan warganet di media sosial X. Warganet itu bertanya tentang pengenaan tarif PPh Pasal 23 yang ternyata tetap normal sebesar […]