NEWS

  • PPh Pasal 21 Januari-November Lebih Besar dari Biasanya? Simak Ini

    PPh Pasal 21 Januari-November Lebih Besar dari Biasanya? Simak Ini

    Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan tarif efektif rata-rata bukan jenis pajak baru. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (1/2/2024). DJP mengatakan pada akhir tahun, PPh Pasal 21 terutang tetap sama besarnya antara sebelum TER berlaku dan saat TER berlaku. Dengan demikian, sambung DJP, tidak ada tambahan beban pajak baru […]

  • ESDM Blak-blakan Alasan Minta Kenaikan Pajak BBM 10% Ditunda

    ESDM Blak-blakan Alasan Minta Kenaikan Pajak BBM 10% Ditunda

    Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan alasan dari pihaknya yang meminta penundaan kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) khususnya di DKI Jakarta menjadi 10% dari sebelumya sebesar 5%. Hal itu seperti yang dismpaikan Direktur Hilir Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mustika Pertiwi. Dia bilang, pihaknya sudah melakukan koordinasi […]

  • Penduduk Negara Ini Bayar Pajak 56%, tapi Paling Bahagia Sedunia

    Penduduk Negara Ini Bayar Pajak 56%, tapi Paling Bahagia Sedunia

    Jakarta, Finlandia punya kebijakan pajak yang paling tinggi di Eropa dan tertinggi kedua di dunia. Negara di Eropa utara tersebut menerapkan sistem pajak progresif. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin tinggi persentase pajak yang mereka bayarkan.  Seorang penduduk Finlandia bisa membayar pajak hingga 56.95% jika masuk dalam kategori pendapatan tertinggi. Meski persentase pajaknya luar biasa besar, faktanya orang […]

  • Jumlah Hakim Agung Pajak Perlu Segera Ditambah, MA Ungkap Alasannya

    Jumlah Hakim Agung Pajak Perlu Segera Ditambah, MA Ungkap Alasannya

    JAKARTA, Mahkamah Agung (MA) berharap Komisi Yudisial (KY) dan Komisi III DPR bersedia meloloskan calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak dalam seleksi tahun ini. Hakim Agung Jupriyadi mengatakan MA saat ini hanya memiliki 1 hakim agung TUN khusus pajak yaitu Cerah Bangun. Menurutnya, jumlah hakim agung TUN khusus pajak masih perlu […]

  • Sri Mulyani Segera Terbitkan PMK, Insentif PPN DTP Pembelian Rumah Berlanjut di 2024

    Sri Mulyani Segera Terbitkan PMK, Insentif PPN DTP Pembelian Rumah Berlanjut di 2024

    JAKARTA. Pemerintah akan melanjutkan pemberian insentif fiskal bagi sektor perumahan di 2024.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, insentif fiskal yang diberikan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dalam masa pajak Januari 2024 hingga Desember 2024.  Mengingat kebijakan ini sudah pernah diberikan pada tahun […]

WhatsApp WA only