NEWS
-
Catatan Industri Soal Pajak Kripto di Indonesia, Berharap Pemerintah Hapus PPN
ersoalan pajak kripto di Indonesia kembali menjadi perbicangan investor maupun industri, seiring penerapan pajak atas airdrop dan transaksi luar negeri. Tercatat, kripto pertama kali dikenakan pajak pada 2017 setelah diklasifikasikan sebagai komoditas yang sah diperdagangkan berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan. Pada periode 2017-2022, pajak atas kripto bersifat self-reporting, di mana pendapatan dari kripto dilaporkan dalam […]
-
Pajak Kripto Dinilai Memberatkan Trader dan Investor
Kebijakan pajak kripto di Indonesia kembali menjadi sorotan, terutama terkait penerapan pajak terhadap airdrop serta transaksi di exchange luar negeri. CEO INDODAX, Oscar Darmawan, menegaskan bahwa meski regulasi pajak kripto sudah berjalan sejak 2022, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak transaksi luar negeri. Sejak 2022, pemerintah telah menetapkan […]
-
Bertahun-tahun Malas Lapor SPT Pajak Bisa Dipenjara!
Setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak setiap tahun. Hal ini berlaku baik untuk wajib pajak (WP) orang pribadi maupun wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret, dan sementara Wajib Pajak Badan dapat […]
-
Mobil Listrik dan Hybrid Dapat Insentif Pajak Lagi, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) berharap insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan mobil listrik dan PPnBM DTP untuk mobil hybrid sebagaimana diatur dalam PMK 12/2025 dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan pemberian insentif DTP bertujuan mendorong terciptanya emisi karbon rendah dari kendaraan listrik dan hybrid. Selain itu, kebijakan tersebut […]
-
Pemerintah Berikan Insentif Pajak Kendaraan Listrik dan Hybrid Tahun 2025
Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai bus tertentu dan memperpanjang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (Low Carbon Emission Vehicle […]
WA only