NEWS
-
Pajak Digital Januari 2025: Google Cs Setor Rp26,12 Triliun, Pinjol Kalahkan Kripto
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital alias pajak digital sebesar Rp33,39 triliun hingga 31 Januari 2025. Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti merinci total penerimaan pajak tersebut berasal dari pajak kripto Rp1,19 triliun. Lalu, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) mencapai Rp3,17 triliun. Kemudian, […]
-
Bapenda: Penerimaan pajak penerangan jalan umum pada 2024 lampaui target
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Biak Numfor, Papua, menyebutkan penerimaan pajak penerangan jalan umum di daerahnya pada 2024 melampaui target hingga 300 persen lebih. “Target penerimaan pajak penerangan jalan umum pada 2024 sebesar Rp3 miliar, tetapi realisasi mencapai Rp10 miliar,” ujar Kepala Bapenda Biak Numfor George Krey di Biak, Selasa. Menurut dia, pajak atas penggunaan […]
-
Pemkab Sumedang dan UBP Jatigede Bahas Tarif Pajak Air dan Permukaan
Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jatigede untuk membahas pajak air permukaan (PAP) PLTA Jatigede. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati mengatakan PAP ini nantinya akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun akan ada pembagian pendapatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Alhamdulillah, ini menjadi kesempatan untuk menambah Pendapatan Asli […]
-
OJK : Transaksi Kripto Sumbang Penerimaan Pajak Rp 1,09 Triliun
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat transaksi kripto membuat pendapatan negara bertambah. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan transaksi kripto menyumbang penerimaan pajak mencapai Rp 1,09 triliun. “Terjadi juga kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penghutang atas transaksi aset kripto di Indonesia yang per […]
-
e-Faktur Cuma untuk Buat dan Ganti FP, Lapor SPT Masa Tetap Coretax
Pemerintah bakal mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) sebesar 100% selama setahun, dari saat ini paling sedikit sebesar 30% dan dalam jangka waktu 3 bulan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan penempatan DHE SDA 100% selama setahun di dalam negeri akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Kebijakan ini telah diatur […]
WA only