Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada Aturan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, UMKM Bisa Hemat Rp2,5 Juta
Ketentuan omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan menghemat beban pajak yang ditanggung wajib pajak. Specialist of Tax Compliance and Litigation Services DDTC Alfadella Octaviana Duraini mengatakan beban pajak yang bisa dihemat wajib pajak orang pribadi UMKM yang menggunakan skema PPh […]
-
OECD Susun Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto karena Rentan Penghindaran Pajak
JAKARTA. Aset kripto jadi perhatian Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Lembaga internasional ini telah memiliki kerangka kerja transparansi pajak global baru, terkait dengan pertukaran informasi dan pelaporan penggunaan aset kripto. OECD menyusun kerangka kerja yang bertajuk The Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), sebagai respons dari permintaan negara-negara G20 kepada OECD untuk menyusun kerangka […]
-
Memahami Pajak Komisi dalam Transaksi Penjualan
Jakarta – Peran perantara dalam transaksi jual-beli mungkin tidak asing lagi ditelinga Anda. Seorang perantara berperan mempertemukan penjual dengan pembeli. Perantara itu akan mendapatkan komisi atas penjualan yang artinya terdapat penambahan nilai ekonomi atau penghasilan. Komisi penjualan yang diterima itulah yang dapat dikenai pajak.Bagaimana ketentuan pajak komisi itu? Mari kita memahami pajak komisi. Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan peraturan […]
-
KPP Panggil WP yang Tak Lapor SPT Masa PPN, Diberi Opsi Pencabutan PKP
SUKOHARJO – KPP Pratama Sukoharjo, Jawa Tengah mengundang sejumlah wajib pajak orang pribadi yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) untuk hadir ke kantor pajak, awal Oktober lalu. Usut punya usut, wajib pajak orang pribadi yang diundang merupakan PKP yang tercatat belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dalam periode tertentu. Wajib pajak diundang melalui pesan […]
-
DJP Kini Bisa Awasi Arus Barang yang Pakai Fasilitas KITE Pengembalian
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 145/2022, pemerintah mengatur lebih detail terkait dengan prosedur pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian. Berdasarkan PMK tersebut, pengawasan perusahaan KITE Pengembalian dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Meski demikian, Ditjen Pajak (DJP) juga dapat ikut memeriksa atau mengawasi impor barang yang dilakukan perusahaan tersebut. “Pemeriksaan dan/atau pengawasan […]
Got any book recommendations?
WA only