NEWS
-
Coretax Masih Bermasalah, DPR Bakal Cecar Dirjen Pajak di Senayan
Komisi XI DPR memanggil Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo beserta jajarannya untuk rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (25/2/2025). Pemanggilan ini dilakukan usai pengimplementasian aplikasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan kerap mengalami masalah. Coretax sendiri resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025. “Rapat jam 10 pagi, Komisi XI dengan Direktorat […]
-
DJP Ingatkan Lagi soal Informasi yang Wajib Ada di Faktur Pajak PKP PE
Kring Pajak mengingatkan pengusaha kena pajak PKP pedagang eceran untuk menerbitkan faktur pajak yang memuat informasi sebagaimana diatur dalam PER3/PJ/2022 s.t.d.t.d PER11/PJ/2022. Penjelasan dari contact center DJP tersebut merespons pertanyaan dari seorang warganet di media sosial. Kring Pajak menjelaskan kriteria PKP pedagang eceran PKP PE diatur dalam Pasal 25 PER03/PJ/2022 s.t.d.t.d. PER11/PJ/2022. “Jika retail yang […]
-
Coretax Bikin Kacau, DPR Panggil Bos Pajak Pagi Ini
Komisi XI DPR RI memanggil jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk membahas sistem Coretax yang kerap bermasalah sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025. Pemanggilan itu diagendakan dalam rapat dengar pendapat antara Dirjen Pajak Suryo Utomo beserta jajarannya, dengan para anggota Komisi XI DPR. Agenda rapat ini terjadwal pada mulai pukul 10.00 WIB. Rapat […]
-
Kelas Pajak Soal Coretax DJP Ditambah, Ratusan WP Datangi KPP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa menambah layanan kelas pajak khusus yang membahas Coretax DJP di Aula Lantai 5 KPP Pratama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang pada 9 Januari 2025. Kegiatan tersebut melibatkan hampir seluruh pegawai, mulai dari kepala seksi, fungsional penyuluh, pelaksana, account representative, dan fungsional pemeriksa. Adapun Account Representative dari KPP Pratama Tigaraksa Asep Muharam […]
-
Penyebab Wajib Pajak Daerah Dilakukan Pemeriksaan oleh Kepala Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2025 memuat ruang lingkup pemeriksaan pajak daerah. Sesuai dengan peraturan tersebut, kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan atas pajak daerah yang menjadi wewenangnya. Kepala daerah berarti gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota. Kendati demikian, kepala daerah dapat melimpahkan wewenang pemeriksaan kepada kepala organisasi […]
WA only