Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tarif PPN Naik Jadi 12 Pesen pada 2025, Ini Saran Ekonom
JAKARTA. Pemerintah memastikan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen tetap berlaku pada tahun ini. Kendati begitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengamanatkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025. Namun, pemerintah masih bisa menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dengan […]
-
PPN Rumah Kembali Ditanggung Pemerintah, PMK Baru Segera Terbit
JAKARTA, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan PMK yang mengatur mengenai pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun mulai pada masa pajak Januari hingga Desember 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan PMK 120/2023 memang hanya mengatur pemberian insentif PPN rumah DTP pada masa pajak November hingga […]
-
Sejumlah Daerah Ini Sudah Ajukan Insentif Pajak Hiburan, Ada Bali dan Jawa Barat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat sejumlah daerah yang telah mengajukan insentif pajak hiburan. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 9 00.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Walikota. Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang ada, Kepala Daerah memiliki kewenangan yang diberikan UU HKPD untuk melakukan pengurangan […]
-
Diarahkan pada Tarif Normal, Bersiaplah Tarif Pajak UMKM Bakal Naik Mulai 2025
JAKARTA. Puluhan juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dihadapkan pada peningkatan tarif pajak penghasilan (PPh) yang signifikan mulai tahun 2025. Selama ini, UMKM menikmati skema tarif PPh final sebesar 0,5%. Namun, kebijakan baru menuntut mereka membayar pajak sesuai aturan Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% […]
-
Mendagri Ungkap Bali Bakal Beri Insentif, Pajak Hiburan Bisa di Bawah 40%
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, sejumlah daerah akan memberikan insentif fiskal jasa kesenian dan hiburan tertentu kepada pelaku usaha menyusul penerapan pajak hiburan 40%-75%. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan insentif fiskal sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No.1/2022 tentang Hubugan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). “Berapa insentifnya, yang […]
Got any book recommendations?
WA only