NEWS
-
Bertemu Menkeu Jerman, Sri Mulyani Bahas Aksesi OECD Hingga Tarif AS
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan ceritanya bertemu Menteri Keuangan Republik Federal Jerman Jörg Kukies di sela-sela agenda kunjungan kerjanya di Washington D.C., AS, pekan lalu. Sri Mulyani mengatakan salah satu topik yang didiskusikan dalam pertemuan bilateral tersebut adalah perkembangan aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya, dukungan Jerman penting dalam proses […]
-
Penyatuan Atap Pengadilan Pajak, Revisi UU Dinilai Kian Urgen
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan LeIP memberikan 7 rekomendasi untuk mempercepat dan memuluskan penyatuan atap Pengadilan Pajak. Peneliti Senior LeIP Dian Rositawati mengatakan pertama-tama dari pemerintah dansemua pemangku kepentingan perlu segera merevisi UU 14/2002 tentang PengadilanPajak. Menurutnya, dibutuhkan political will untuk merevisi UU Pengadilan Pajak. “Meski nanti ada perdebatan, sulit, tinggi tensi politiknya, serta […]
-
Perpanjang Lapor SPT Tahunan, WP Perlu Perhatikan Kelengkapan Lampiran
Ditjen Pajak DJP mempersilakan wajib pajak badan mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) apabila memerlukannya. Perpanjangan jangka waktu diberikan paling lama 2 bulan setelah tenggat waktu penyampaian SPT Tahunan. Meski demikian, wajib pajak perlu untuk memperhatikankelengkapan dokumen yang menjadi lampiran saat menyampaikan pemberitahuanperpanjangan waktu tersebut. “Sepanjang memenuhi ketentuan tersebut, […]
-
Demi Penerimaan, Pemerintah Kaji Cukai Sepeda Motor dan Batu Bara
Pemerintah mengkaji pengenaan cukai terhadap sepeda motor dan batu bara sebagai bagian dari kebijakan ekstensifikasi cukai. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (30/4/2025). Laporan Kinerja DJBC 2024 menyebutkan pembuatan kajian ekstensifikasi BKC menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan penerimaan yang optimal. Meski demikian, dalam laporan ini tidak dijelaskan hasil […]
-
Hati-Hati, Tak Lapor Aset Kripto Bisa Kena Sanksi Pajak 30%
Sebagai aset yang sudah diakui secara legal, kripto perlu rutin dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Jika tidak, konsumen kripto akan dikenakan PPH final sebesar 30%. Itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang mana aset kripto termasuk ke dalam objek pajak yang perlu dilaporkan. Partner of Ideatax Jovita […]
WA only