NEWS
-
Menko Airlangga Waswas Masalah Coretax Ganggu Penerimaan Negara
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku khawatir permasalahan Coretax bisa mengganggu penerimaan negara. Sistem Inti Administrasi Perpajakan ini sudah diterapkan sejak 1 Januari 2025, tetapi mendapatkan sejumlah keluhan dari wajib pajak, antara lain tidak bisa membuat faktur. “Kami berikan dukungan bahwa ini agar dipersiapkan. Itu kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan […]
-
Airlangga Minta Kendala Coretax Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Negara
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan upaya pengumpulan penerimaan negara tetap lancar di tengah kendala yang terjadi pada coretax administration system. Airlangga menilai kendala yang dihadapi coretax system dalam awal implementasinya relatif masih wajar. Menurutnya, Ditjen Pajak (DJP) juga akan terus berupaya menyelesaikan kendala yang terjadi pada coretax system. “Itu […]
-
Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal
Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja meneken produk hukum baru, PMK 136/2024. Beleid ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk menerapkan pajak minimum global dengan tarif efektif 15% berdasarkan income inclusion rule (IIR), domestic minimum top-up tax (DMTT), dan undertaxed payment rule (UTPR). Perlu dicatat, PMK 136/2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2025 hanya mencakup ketentuan […]
-
Keadilan pajak untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat
Keadilan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu negara. Tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berperan dalam menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata. Dengan sistem pajak yang adil, diharapkan dapat mendukung produktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Di Indonesia, keadilan pajak bukan hanya menjadi isu utama dalam […]
-
Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods
Pengusaha kena pajak PKP yang bergerak di industri barang kebutuhan sehari-hari (fast-moving consumer goods) perlu diberi perlakuan khusus sehingga mudah menerbitkan faktur pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa 4/2/2025. Usulan tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengunjungi kantor pusat Ditjen Pajak DJP untuk mengecek implementasi sistem inti […]
WA only