Mindblown: a blog about philosophy.
-
Coretax System DJP, Pemeriksaan Didahulukan untuk Wajib Pajak Ini
JAKARTA. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system akan mengubah model pengawasan dan pemeriksaan yang dijalankan Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (13/7/2022). Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan pembaruan coretax system akan memperkuat basis data dan informasi perpajakan. Dengan pembaruan tersebut, DJP akan memprioritaskan […]
-
Mengenal 11 Penyebab Wajib Pajak Terkena Sanksi Administrasi Bunga
Dalam sistem perpajakan Indonesia, seorang wajib pajak dapat terkena sanksi akibat pelanggaran. Sanksi pajak merupakan hal yang tentunya dihindari oleh wajib pajak. Namun, tak jarang masih ada wajib pajak yang terkena sanksi perpajakan karena berbagai hal. Terkait dengan sanksi pajak, penting untuk diketahui macam-macam sanksi yang bakal dihadapi wajib pajak jika melakukan pelanggaran. Secara umum, […]
-
Ditjen Pajak Buka Suara Terkait Penundaan Multilateral Convention Pilar 1
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memutuskan untuk menunda penandatanganan multilateral convention (MLC) Pilar 1: Unified Aprroach. Menurut OECD, penerapan MLC Pilar 1 akan ditargetkan selesai pada pertengahan 2023 dan mulai berlaku (entry into force) pada tahun 2024 mendatang. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Mekar Satria Utama mengatakan, semua pihak termasuk OECD […]
-
Korporasi Farmasi Ini Dituding Hindari Pajak, Senat Adakan Investigasi
Komisi Keuangan Senat melakukan investigasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan salah satu perusahaan farmasi di Amerika Serikat (AS), AbbVie. Ketua Komisi Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan tarif pajak efektif yang ditanggung oleh AbbVie terus menurun sejak berlakunya Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). Kondisi tersebut membuat AbbVie dicurigai melakukan penghindaran pajak. “Upaya penghindaran pajak oleh […]
-
Perseroan Perorangan Tak Bisa Manfaatkan Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menetapkan perseroan perorangan tidak dapat memanfaatkan fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta. Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2022, ketentuan omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta hanya berlaku atas wajib pajak orang pribadi, sedangkan perseroan perorangan merupakan wajib pajak badan. “Perseroan perorangan tidak termasuk wajib pajak yang berhak […]
Got any book recommendations?
WA only