NEWS
-
Dukung HGBT, Sri Mulyani Ungkap Setoran Pajak dari Sektor Penerima HGBT Capai Rp65 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan lonjakan penerimaan pajak dari sektor industri penerima kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sejak kebijakan ini diterapkan pada 2020 berdasarkan Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2020, penerimaan pajak di sektor-sektor tersebut meningkat signifikan, dengan kontribusi tertinggi berasal dari sektor ketenagalistrikan. “Pada 2020, penerimaan pajak dari sektor penerima HGBT tercatat […]
-
Lampaui Target, Kanwil DJP Jawa Barat III Bukukan Penerimaan Pajak Rp32 Triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III mencapai target penerimaan seperti tahun 2022 dan 2023. Di tahun 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III berhasil membukukan penerimaan pajak sebesar Rp32 triliun atau 100,35% dari target. Capaian ini bertumbuh positif sebesar 8,89% dibandingkan realisasi tahun lalu.Penerimaan pajak tersebut berasal […]
-
Batas Waktu Pemberitahuan Keberatan Wajib Pajak yang Tak Penuhi Syarat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/2024 mengatur batas waktu pemberitahuan keberatan wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan. Batas waktu tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (3) PMK 118/2024. Berdasarkan pasal tersebut, surat pemberitahuan keberatan yang tidak memenuhi syarat harus disampaikan kepada wajib pajak maksimal 1 bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan. “Dirjen pajak menyampaikan surat […]
-
Bahas Pajak Karbon, Menteri Lingkungan Hidup Bakal Segera Ketemu Menteri Keuangan
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bakal segera bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas soal pajak karbon. Hanif, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) itu menjelaskan, pertemuan tersebut akan berfokus terkait pembahasan implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral. Terkait jadwalnya, pertemuan tersebut kemungkinan akan digelar […]
-
Mulai 2025, Lapor SPT Pajak di Coretax Gak Perlu EFIN
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 akan dilakukan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Pelaporan SPT tersebut akan dimulai pada 2026. Nantinya, wajib pajak orang pribadi dan badan tidak perlu menggunakan Elektronik Filing Identifikasi Nomor (EFIN). Hal ini telah ditegaskan dalam pengumuman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian […]
WA only