Mindblown: a blog about philosophy.
-
Rejeki Nomplok’ Sri Mulyani, Pundi Pajak Tambah Rp44 Triliun dari PPN 11 Persen
Kementerian Keuangan di tangan Sri Mulyani memproyeksikan penerimaan pajak akan bertambah sebesar Rp44 triliun karena pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11 persen. Direktur Perpajakan I Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN akan memberikan ruang bagi peningkatan penerimaan pajak. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya peran konsumsi dalam […]
-
Kemenkeu: Perubahan Tarif PPN Tambah Penerimaan Negara Rp 44 Triliun
Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan negara dapat bertambah Rp 44 triliun seiring kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% menjadi 11% dan penerapan PPN tarif khusus. Namun, kenaikan tarif PPN hanya akan meningkatkan inflasi sebesar 0,4%. Direktur Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, perubahan aturan tarif PPN akan menambah penerimaan negara sebesar Rp […]
-
Berperan Penting terhadap Pembangunan, Masyarakat Diminta untuk Taat Pajak
Pajak berperan penting dalam memfasilitasi berbagai pembangunan yang dilakukan oleh negara. Setiap individu dan badan usaha perlu taat dalam membayar pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sayangnya, hal tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang. Ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) […]
-
Penerimaan PPN Diproyeksi Rp 549,03 Triliun di Akhir 2022, Terkerek Kenaikan Tarif
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April berpotensi mengerek penerimaan pajak jenis ini. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memproyeksikan penerimaan PPN dalam negeri sampai dengan akhir 2022 secara prorata mencapai Rp 271,96 triliun dan PPN Impor diperkirakan mencapai Rp 227,16 triliun. “Secara agregat, proyeksi […]
-
Telat Upload Faktur Pajak, DJP Berikan Solusi Alternatif
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pengusaha kena pajak (PKP) memiliki alternatif yang dapat dilakukan apabila terlambat mengunggah faktur pajak. Apabila PKP tidak mengunggah faktur pajak paling lambat pada tanggal 15 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022, PKP dapat merekam faktur pajak baru atas penyerahan yang bersangkutan. “Alternatif yang dapat dilakukan, yaitu dengan merekam kembali faktur […]
Got any book recommendations?
WA only