Mindblown: a blog about philosophy.
-
Lebih Dulu Mana, Pembubuhan Meterai Elektronik atau Tanda Tangan Digital?
Di era perkembangan teknologi saat ini, semua dapat dilakukan secara digital mulai dari aktivitas pribadi hingga kegiatan yang menyangkut kepentingan bisnis. Guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut, Perum Peruri sebagai BUMN yang mendapatkan amanah pemerintah untuk melakukan pencetakan uang Rupiah, dokumen sekuriti milik negara dan jasa digital sekuriti lainnya senantiasa meningkatkan kompetensi untuk terus memberikan pelayanan […]
-
Hasil PPS
WAJIB pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II makin bertambah. Hingga Rabu (16/3), tax amnesty telah diikuti oleh 23.633 wajib pajak dengan 26.672 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp 3,28 triliun dari total pengungkapan harta bersih sebesar Rp 31,75 […]
-
Cegah Kebocoran Pajak dari Restoran, Pemkot Bakal Lakukan Ini
Seiring dengan mulai membaiknya daya beli masyarakat, Pemkot Palembang akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengantisipasi potensi kebocoran dari pajak restoran. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Herly Kurniawan mengatakan BPPD akan memastikan semua restoran yang beroperasi di Kota Palembang patuh menyetorkan pajak dengan benar. “Karena ini kan pajak yang sudah dibayarkan […]
-
Pajak Minimum Global Diusulkan Ditunda, 4 Negara Ini Tak Sepakat
Polandia, Swedia, Estonia, dan Malta tidak menyepakati kompromi yang diusulkan Prancis tentang waktu penerapan pajak perusahaan minimum sebesar 15% di seluruh Uni Eropa (UE). Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan pemerintah belum menyerah terkait dengan usulannya tersebut. Rencananya, isu tersebut akan dibahas dalam pertemuan para menteri berikutnya pada April 2022. “Keadilan pajak memang membutuhkan […]
-
Implementasi UU HPP Bakal Dilakukan Hati-hati, Ini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan mengimplementasikan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) secara hati-hati. Sri Mulyani mengatakan UU HPP diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan jangka menengah dan panjang. Namun, pemerintah tidak ingin implementasi peraturan tersebut mengganggu proses pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. “UU HPP akan meningkatkan sisi penerimaan negara, tetapi […]
Got any book recommendations?
WA only