Mindblown: a blog about philosophy.
-
Otoritas Pajak Bakal Tunjuk Puluhan Pemungut PPN PMSE yang Baru
PHNOM PENH – Otoritas Pajak Kamboja (General Department of Taxation/GDT) akan mulai menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pada 1 April 2022. Dirjen GDT Kong Vibol mengatakan telah berkomunikasi dengan 49 perusahaan perdagangan online atau e-commerce yang akan menjadi pemungut PPN PMSE. Menurutnya, kebijakan itu akan menciptakan perlakuan yang adil di antara pelaku […]
-
Soal Aplikasi Laporan Insentif PPh Pasal 25 PMK 3/2022, Ini Kata DJP
JAKARTA, Aplikasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 sesuai dengan PMK 3/2022 belum tersedia di DJP Online. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak itu wajib disampaikan. Nantinya, aplikasi pelaporan akan tersedia pada fitur e-reporting insentif Covid-19. “Apabila sudah tersedia, untuk melaporkannya […]
-
40 Hari Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Kantongi Rp 1,22 Triliun
JAKARTA– Pemerintah memperoleh pajak penghasilan (PPh) senilai Rp 1,22 triliun per Rabu (9/2/2022) dari pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terdapat 11.479 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Terdapat 12.653 surat keterangan dari seluruh peserta setelah PPS pertama berlaku pada 1 Januari 2022. Total nilai […]
-
Lapor SPT Lewat e-Filing DJP Online, Ada Pengecekan dan Penelitian Ini
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) melakukan pengecekan dan penelitian atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-filing. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2019, atas penyampaian SPT melalui e-filing dilakukan pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Status valid muncul jika NPWP yang tertera pada SPT telah sesuai dan tersedia dalam sistem informasi DJP. “Proses pengecekan validitas […]
-
Diskon Pajak Rumah Baru Resmi Berlaku, Bisa Bebas PPN DTP 50 Persen
Jakarta Pemerintah melanjutkan insentif Pajak rumah baru berbentuk diskon Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Rumah selama 9 bulan di 2022. Insentif berupa diskon pajak rumah ini tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022. “Insentif ini diharapkan efektif […]
Got any book recommendations?
WA only