Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tax Amnesty Jilid II Berjalan 3 Pekan, Harta Diungkap Rp 5,2 Triliun
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pajak atau biasa dikenal dengan tax amnesty jilid II sudah berjalan 3 minggu. Tercatat hingga 22 Januari 2022, nilai pengungkapan harta yang sudah terdata mencapai Rp 5,2 triliun. Dikutip dari Pajak.go.id, Minggu (23/1/2022) pagi, jumlah tersebut berasal dari 6.821 wajib pajak yang melaporkan dengan 7.434 surat keterangan. Secara rinci, deklarasi dari dalam negeri sebesar Rp […]
-
Wajib Pajak yang Peroleh Restitusi PPN Diminta Simpan Dokumen Kegiatan Usahanya
JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta para wajib pajak untuk disiplin menyimpan dokumen kegiatan usahanya. Dokumen tersebut penting terutama bagi wajib pajak yang mendapatkan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat. Menurutnya, dengan fasilitas restitusi PPN dipercepat, wajib pajak bisa memperoleh restitusi tanpa perlu diperiksa terlebih dahulu. Meski begitu, dokumen perlu disimpan bila suatu saat Ditjen Pajak […]
-
Tak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Siap-Siap Terjaring Patroli Ditjen Pajak
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta para Wajib Pajak (WP) untuk ikut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II yang sedang berlangsung sampai akhir Juni tahun ini. Dia tak ingin ada WP yang masih menyembunyikan harta atau aset dan terkena patroli Dirjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. “Jangan sampai terjadi ada harta yang belum dilaporkan itu […]
-
DJP Wajibkan Penjual NFT Bayar Pajak 0,5 Persen
Penjual produk non-fungible token (NFT) wajib membayar pajak penghasilan (Pph) final UMKM sebesar 0,5 persen. Skema tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Mengutip informasi Edukasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (19/1), pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima […]
-
Pengusaha Menanti Aturan Perpajakan
JAKARTA. Kalangan usaha meminta pemerintah untuk segera menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian atas pelaksanaan beleid pajak anyar ini. Komisi Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Fiskal dan Perpajakan Siddhi Widyaprathama mengatakan, bila pemerintah tak segera merilis aturan turunan, […]
Got any book recommendations?
WA only