Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jokowi Teken PPh 21 2024 saat Anies Ingin Hapus Pajak Penghasilan, Genderang Perang Ditabuh Lagi?
Jokowi telah secara resmi meneken PPh 21 2024 ketika Anies Baswedan dan Cak Imin ingin menghapus pajak penghasilan. Seperti diketahui, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berencana menghapus Pajak Penghasilan (PPh) jika mereka terpilih kelak. Bukan isapan jempol, hal tersebut disampaikan oleh Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies […]
-
Batas Waktu Pemadanan NIK-NPWP Diperpanjang, Catat Tanggalnya!
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan batas akhir untuk pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 31 Desember 2023. Namun, ada perkembangan terbaru yang membuat batas waktu pemadanan tersebut diperpanjang. Penting untuk dicatat bahwa dalam proses perubahan ini, format NPWP yang awalnya 15 digit akan digantikan dengan NIK yang […]
-
Aturan Baru Perhitungan Pajak Gaji Pekerja, Ini Simulasi untuk 3 Kategori
Aturan baru soal perhitungan pajak gaji pekerja baru dirilis pada 27 Desember 2023. Beleid itu berbentuk PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam lampiran PP tersebut sebagaimana dikutip Medcom.id, Senin, 1 Januari 2024, ada beberapa tarif pajak yang diberlakukan berdasarkan tiga […]
-
Sudah Berlaku! Baca Panduan Tarif PPh 21 Terbaru Sesuai PP 58/2023
Pemerintah secara resmi menerapkan aturan baru sebagai pedoman untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses, meningkatkan kepatuhan, dan menjalankan sistem administrasi yang lebih efisien. Perubahan utama dalam PP 58/2023, antara […]
-
Pemberlakuan Tarif Efektif PPh Pasal 21, Ini Kata Dirjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pemberlakuan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 bulanan dalam PP 58/2023 tidak akan memunculkan potensi lebih bayar. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (3/1/2024). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan hanya dilakukan pada masa pajak Januari hingga November. […]
Got any book recommendations?
WA only