Mindblown: a blog about philosophy.
-
Catat! PLTU Kena Pajak Karbon Rp 30/Kg Mulai 1 April 2022
Jakarta. Pemerintah akan menarik pajak karbon Rp 30 per kilogram (kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) pada April 2022. Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal dalam diskusi publik secara virtual, Selasa (23/11/2021). Yon Asral mengatakan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan menjadi sasaran awal penarikan pajak karbon. Sementara aturan mengenai tata […]
-
Soal Pajak Karbon, Gapmmi: Prosesnya Masih Panjang
Pajak karbon ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Besarannya turun dari usulan sebelumnya sebesar Rp75 per kg CO2e menjadi Rp30 per kg CO2e Jakarta. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) menyatakan belum memperhitungkan potensi dampak dari penerapan pajak karbon yang rencananya dimulai pada tahun depan. Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman mengatakan hal itu […]
-
PPKM Level 3, PHRI Minta Keringanan Pajak dan Pinjaman Modal
Hingga saat ini, perbankan masih mengkategorikan sektor pariwisata ke dalam jenis usaha yang berisiko Jakarta. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran meminta pemerintah menggelontorkan stimulus untuk mengurangi beban produksi pelaku usaha seiring kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan arus kas perusahaan yang bergerak […]
-
PLN: Akselerasi ekosistem mobil listrik butuh perluasan insentif fiskal
Jakarta. PT PLN (Persero) meminta pemerintah membuat kebijakan tambahan untuk mengakselerasi ekosistem mobil listrik agar dapat diterima masyarakat secara luas. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, pihaknya optimistis mobil listrik akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, sehingga perlu kebijakan yang lebih menarik untuk membeli mobil listrik dibandingkan dengan mobil konvensional. “Kami berterima kasih pajak PPnBM […]
-
Pajak Mengincar Brankas Persembunyian Harta
JAKARTA. Kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berdampak besar bagi penerimaan pajak. Sebab dengan integrasi data ini, maka ke depan tidak ada lagi upaya menutupi harta kekayaan wajib pajak. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita menilai integrasi data NIK dan NPWP ini […]
Got any book recommendations?
WA only