NEWS
-
BPJT Hitung Dampak Tarif PPN 12% ke Bisnis Jalan Tol
Jakarta. Pemerintah akan menghitung dampak kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% terhadap bisnis jalan tol nasional. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal menggandeng Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk membahas hal tersebut. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir menyebutkan, umumnya kenaikan tarif PPN tak bakal mengganggu iklim bisnis jalan tol. “Oh […]
-
Lebih Leluasa Menyigi Transaksi Wajib Pajak
Mulai awal 2025, aparat pajak lebih mudah periksa jeroan transaksi wajib pajak lewat coretax system JAKARTA. Penerapan coretax system tinggal menghitung hari. Mulai awal 2025, lewat sistem pajak canggih itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan lebih mudah menghimpun setoran pajak dari para wajib pajak. Lewat sistem yang disebut sebagai Coretax DJP ini, aparat […]
-
PPN 12% Lebih Menekan Masyarakat Bawah
Pemerintah diminta memitigasi efek penerapan tarif PPN 12% terhadap masyarakat rentan JAKARTA. Gelombang penolakan atas pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% masih terus bergulir. Hingga berita ini diturunkan, petisi berjudul Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN! yang diinisiasi kelompok Bareng Warga di platform Change.org, telah diteken 194.951 warganet sejak pertama kali digagas pada 19 […]
-
Heboh Hitung-hitungan PPN Bukan Naik 1% tapi 9%, Pemerintah Buka Suara
Masyarakat tengah dihebohkan dengan hitung-hitungan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Dalam sejumlah perhitungan, disebutkan bahwa kenaikan beban pajaknya bukan 1% melainkan 9%. Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto enggan berkomentar banyak. Ia hanya menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya 1%. “Nambahnya cuma 1%,” tegas Airlangga, ditemui di Alam Sutera, […]
-
DPR Ungkap Arahan Prabowo Soal PPN 12%, Beda dengan Sri Mulyani
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berbeda dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI Misbakhun saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Senin (23/12/2024) Misbakhun menjelaskan, pada 5 Desember 2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diundang rapat di Istana Kepresidenan, […]
WA only