Mindblown: a blog about philosophy.
-
Stafsus Sri Mulyani: Kalau Emoh Utang, Jangan Ogah Bayar Pajak
Denpasar. Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, mempersilakan masyarakat untuk mengkritisi soal utang pemerintah. Namun, ia mengatakan sikap itu harus diikuti oleh kepatuhan masyarakat membayar pajak. “Sekarang boleh saja kritisi soal utang, emoh utang tapi jangan ogah bayar pajak. Kalau enggak mau utang, konsekuensinya bayar pajak. Tapi kalau enggak mau dua-duanya, bubar […]
-
Kemendag Mau Ekspor Game Lokal, Caranya Gimana?
Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal mendorong dan memfasilitasi pengembangan game lokal. Pasalnya potensinya sangat besar dan secara teknis lebih mudah untuk diekspor, dibanding mengekspor produk migas dan non migas.“Jadi secara teknis memang sangat lebih mudah. Kita tidak perlu ruang besar dan berbagai fasilitas untuk gudang, tidak melalui berbagai macam pemeriksaan custom dan sebagainya,” kata Wakil Menteri […]
-
Anak Buah Sri Mulyani Berdalih Rasio Pajak RI Terpuruk Gegara Covid-19
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengungkapkan rasio pajak RI menjadi salah satu yang terpuruk cukup dalam di dunia akibat pandemi covid-19. Ia menyebut rasio pajak Indonesia tahun lalu bahkan lebih rendah dari rata-rata 2015-2019 atau turun hampir 2,5 poin. “Kita memang salah satu yang terpuruk cukup dalam. Tax ratio 2020 kita turun dibanding […]
-
Pajak Karbon Mulai Berlaku April 2022, Simak Rencana Kebijakannya
taf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, pemerintah akan mensejajarkan kebijakan pengenaan pajak karbon dengan kebijakan energi nasional. Hal ini untuk mengurangi emisi rumah kaca di Indonesia. Nantinya, pajak karbon akan diimplementasikan pertama kali pada 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara. Sementara untuk bidang […]
-
Sah Diteken Jokowi, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Resmi Diundangkan | Ekonomi
Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP pada 29 Oktober 2021. Aturan itu pun resmi diundangkan setelah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atay DPR pada 7 Oktober 2021 lalu. Dalam salinan UU HPP, Jokowi menjelaskan bahwa pengundangan aturan tersebut merupakan strategi konsolidasi fiskal yang fokus pada perbaikan defisit anggaran dan […]
Got any book recommendations?
WA only