Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sistem Inti Administrasi Pajak Baru Bisa Digunakan Mulai 2024
Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo berharap sistem inti administrasi perpajakan atau core tax yang baru dapat digunakan mulai 2024 mendatang. “Jadi, kami terus berupaya memperbaiki sistem administrasi, proses bisnis, termasuk kami dalam tahap sedang melakukan pembangunan sistem inti administrasi perpajakan (core tax) yang baru,” ungkap Suryo dalam diskusi daring Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Jumat (27/8). Namun […]
-
Pajak Karbon Dalam RUU KUP Dinilai Relevan dan Tepat
Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan (RUU KUP) menuai pro dan kontra di masyarakat. Penolakan terhadap rencana pungutan pajak karbon datang khususnya dari kelompok pengusaha karena dinilai dapat meningkatkan ongkos produksi sehingga pada akhirnya akan menaikkan harga barang dan jasa serta memperburuk iklim usaha. Di sisi lain, dukungan […]
-
Insentif PPN Mematri Penjualan Properti
Pembebasan PPN 10% berlaku sampai Desember. Pengembang properti kebut proyek biar kelar sampai akhir tahun ini. Suara Wulang Nur Widyamoko terdengar riang saat diminta pendapatnya terkait insentif pemerintah yang memperpanjang fasilitas diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Perpanjangan insentif berupa PPN ‘Ditanggung’ Pemerintah (DTP) tersebut ditetapkan lewat Peraturan […]
-
DJP Baru Pungut Pajak 66 Persen dari Total Potensi PPN
Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengungkapkan baru 66,58 persen dari total potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut dia, pemungutan PPN itu belum maksimal karena terlalu banyak barang dan jasa yang dikecualikan dari pemungutan PPN dan fasilitas pembebasan PPN juga terlalu banyak. “Kita punya […]
-
Kadin Respon Positif Rencana Pajak Karbon, Ada Beberapa Catatan Mesti Dipertimbangkan
BANJARMASINPOST.CO.ID- Rencana Pemerintah untuk melakukan revisi regulasi perpajakan, utamanya yang terkait dengan pajak lingkungan hidup seperti pajak karbon disambut positif oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Bagi Kadin Indonesia, upaya pemerintah untuk terus menjaga lingkungan hidup untuk keberlangsungan masa depan anak cucu harus didukung sekaligus didiskusikan secara cermat dan mendalam, terutama soal efek positif […]
Got any book recommendations?
WA only