NEWS
-
PPN Naik Jadi 11% Bisa Picu Inflasi, Pengangguran dan Orang Miskin Baru
Masyarakat dihadapkan sederet kenaikan bahan pokok ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 11% sejak 1 April 2022. Kondisi itu berpotensi mengerek tingkat inflasi pada beberapa waktu ke depan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan mengatakan inflasi yang naik tak terkendali dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya ekonomi Indonesia […]
-
Cuti Bersama, Jatuh Tempo Setor PPN Masa Pajak Maret 2022 Mundur
Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang dalam masa pajak Maret 2022 mundur. Sesuai dengan Pasal 2 PMK 242/2014, PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan. “Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran […]
-
Kripto Kena PPN & PPh, Begini Ketentuan Konversi Nilai Transaksinya
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) telah menentukan konversi nilai transaksi saat pemungutan pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan aset kripto. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Ketentuan ini berlaku per 1 Mei 2022. “Dalam hal penyerahan […]
-
Jalan Terjal Menuju Normalisasi Defisit 2023
JAKARTA – Upaya untuk mendongkrak penerimaan negara juga menghadapi jalan terjal menyusul rapuhnya struktur penerimaan akibat tingginya ketergantungan pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan komoditas, serta ancaman lemahnya daya beli lantaran kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini pun menjadi tantangan untuk mengembalikan defisit fiskal ke kisaran di bawah 3 persen pada 2023. “Tidak […]
-
Pemerintah Ubah Royalti Batubara, Begini Dampaknya ke Saham Batubara
Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara. Peraturan ini seiring dengan berubahnya rezim kontrak menjadi izin. Terdapat dua bagian penting dari Peraturan Pemerintah (PP) ini. Di bagian pertama, PP ini memberikan kejelasan mengenai bagaimana kewajiban pajak penghasilan bagi para pelaku pengusahaan pertambangan batubara dilaksanakan. […]
WA only