NEWS
-
Negara ini Belum Sepakat, Pajak Minimum Global Berpotensi Tertunda
WARSAWA, Polandia menolak arahan Uni Eropa (UE) untuk merombak kode etik perpajakan. Perombakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemberlakuan Pilar 2 OECD, yaitu mengenai tarif pajak global minimum 15%. Kepala Pendapatan Polandia Magdalena Rzeczkowska mengumumkan negaranya tidak akan mendukung arahan Uni Eropa tersebut. Dia menilai Uni Eropa seharusnya menjalankan Pilar 1 dan Pilar 2 OECD secara […]
-
Catat, e-Faktur Di-upload dan Disetujui DJP Paling Lambat Tanggal 15
JAKARTA, Melalui PER-03/PJ/2022, Ditjen Pajak (DJP) juga mengatur ketentuan batas akhir pengunggahan e-faktur. Adapun sesuai dengan Pasal 12 ayat (2), e-faktur merupakan sebutan untuk faktur pajak berbentuk elektronik. Faktur pajak ini dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP serta dicantumkan tanda tangan elektronik. “E-faktur … wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat […]
-
Dirjen Pajak Bakal Evaluasi Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN
JAKARTA. Pemerintah resmi memberlakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada 1 April. Meski begitu, banyak masyarakat yang resah dan menilai penerapan PPN ini akan memberatkan. Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menjelaskan, dalam konteks naiknya PPN menjadi 11% ini, pemerintah tidak mengenakan tarif PPN untuk barang dan jasa yang dibutuhkan […]
-
Sri Mulyani Atur Pajak Transaksi Fintech, Ini Tarif dan Ragam Objeknya
Pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPh dan PPN atas layanan transaksi pada perusahaan teknologi finansial atau fintech. Aturan ini mulai berlaku 1 Mei mendatang. Ketentuan pajak transaksi keuangan di fintech diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Beleid itu ditetapkan Sri […]
-
Pajak Penerangan Jalan Semarang Ditargetkan Naik 25 Persen
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi terus mendorong peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pembangunan daerah. Adapun salah satu upaya yang dilakukan Wali Kota adalah menandatangani MoU Pajak Penerangan Jalan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan target adanya peningkatan 25 persen Pajak Penerangan Jalan. Penandatanganan MoU ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama […]
WA only