NEWS

  • Muzani: PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Makanan-Minuman Tak Kena

    Muzani: PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Makanan-Minuman Tak Kena

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% hanya dikenakan untuk barang mewah. Ia berharap nantinya pemberlakuan PPN ini tak memberatkan masyarakat. “Dari kajian yang kita dapat kan begitu. Artinya PPN tetap diberlakukan tapi hanya untuk barang mewah. Tidak dikenakan untuk makanan, tidak dikenakan untuk minuman, tidak dikenakan untuk transportasi, tidak […]

  • Masih Ada Insentif PPN-PPnBM DTP, Kontrakdiktif dengan Kenaikan PPN?

    Masih Ada Insentif PPN-PPnBM DTP, Kontrakdiktif dengan Kenaikan PPN?

    Pemerintah terus mematangkan rencana insentif PPN atas rumah DTP dan PPnBM atas mobil DTP untuk tahun depan. Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kedua insentif pajak tersebut bertujuan mengompensasi dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% untuk barang mewah pada tahun depan. Meski demikian, dia menegaskan pemberian insentif tidak akan kontradiktif dengan kebijakan kenaikan tarif PPN. “Sedang […]

  • Daftar Barang Mewah Kena PPN 12% di Tangan Sri Mulyani

    Daftar Barang Mewah Kena PPN 12% di Tangan Sri Mulyani

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan nasib kenaikan PPN menjadi 12% kini berada di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Termasuk daftar bar ang apa saja yang bakal dikenakan kenaikan PPN menjadi 12%.Sebelumnya, pemerintah sudah sepakat kenaikan PPN menjadi 12% akan tetap dilakukan di tahun 2025 mendatang. Hanya saja, kenaikan PPN ini hanya akan menyasar pada […]

  • Pemerintah tengah finalisasi insentif fiskal untuk 2025

    Pemerintah tengah finalisasi insentif fiskal untuk 2025

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, pemerintah tengah melakukan finalisasi insentif fiskal untuk tahun 2025 sebagai kompensasi dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Insentif yang dimaksud mencakup Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik dan PPN DTP untuk sektor properti. “Sedang dikaji untuk menyeimbangkan dampak […]

  • Simak! Puluhan Ketentuan Coretax Ini akan Diatur via Perdirjen Pajak

    Simak! Puluhan Ketentuan Coretax Ini akan Diatur via Perdirjen Pajak

    Coretax administration system diagendakan berlaku mulai Januari 2025. Kementerian Keuangan pun telah menyesuaikan beragam ketentuan perpajakan sehubungan dengan akan berlakunya coretax melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024. Kendati demikian, terdapat sejumlah ketentuan dalam PMK 81/2024 yang perinciannya masih perlu penetapan direktur jenderal pajak (dirjen pajak). Umumnya, perincian ketentuan itu akan diatur dalam peraturan dirjen (perdirjen) […]

WhatsApp WA only