NEWS
-
Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Teknis Insentif PPnBM DTP Mobil Listrik di 2025
JAKARTA. Pemerintah akan mengguyurkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) pada tahun 2025 untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa saat insentif tersebut sudah masuk dalam tahap finalisasi untuk dihitung dampaknya terhadap sektor terkait dan juga perekonomian […]
-
WP Tak Ada Iktikad Baik Usai Diberi Surat Paksa,KPP Blokir Rekening
Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Padang Sidempuan melakukan kegiatan pemblokiran atas rekening wajib pajak berinisial PAM yang tersimpan di Bank Mandiri Gunung Tua pada 21 November 2024. KPP Pratama Padang Sidempuan menjelaskan kegiatan pemblokiran rekening tersebut dilakukan oleh juru sita pajak negara JSPN karena wajib pajak PAM tak kunjung melunasi utang pajaknya, meski telah menerima […]
-
Deretan Barang Mewah yang Bakal Kena PPN 12%
Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% akan diterapkan pada tahun depan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar barang yang dikenakan PPN 12% ini hanya barang mewah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan, barang-barang mewah yang diusulkannya untuk dikenakan PPN 12% seperti mobil dan hunian mewah. “Mobil mewah, apartemen mewah, […]
-
Tok! Prabowo Pastikan PPN Naik jadi 12% per Januari 2025 untuk Produk Tertentu
JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dari saat ini 11% untuk barang/jasa yang berkategori mewah. Keputusan ini, kata Prabowo, usai dirinya menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja. “PPN adalah undang-undang, ya kita akan kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk […]
-
PPN 12% Berlaku di 2025, Ini Rekomendasi Banggar DPR untuk Bantu Kelas Menengah-Bawah
JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dapat semakin menekan daya beli masyarakat. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, kenaikan tarif PPN ini tentu akan mempengaruhi kelas menengah dan masyarakat miskin. Padahal, jumlah kelas menengah di Indonesia terus turun dari tahun ke tahun. Populasi kelas menengah […]
WA only