Mindblown: a blog about philosophy.

  • Aturan PPN DTP Belum Terbit, Kemenkeu: Tunggu Diundangkan

    Aturan PPN DTP Belum Terbit, Kemenkeu: Tunggu Diundangkan

    Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan aturan terkait insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) tengah menunggu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.  Kementerian Keuangan sejak Oktober telah mengumumkan adanya insentif bagi sektor perumahan melalui PPN DTP hingga 100% mulai November 2023 hingga Juni 2024. Nantinya insentif akan berlanjut hingga […]

  • Anies Janji Berikan Pembebasan PBB untuk Sekolah dan Kampus Swasta

    Anies Janji Berikan Pembebasan PBB untuk Sekolah dan Kampus Swasta

    Calon Presiden Anies Baswedan berpandangan sekolah dan universitas swasta seharusnya dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Menurut Anies, sekolah dan universitas swasta turut membantu pemerintah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sekolah dan kampus swasta layak mendapatkan fasilitas pembebasan PBB dari pemerintah. “Tanpa ada kampus swasta dan sekolah swasta, […]

  • Berlaku Bulan Ini, PMK Insentif PPN Rumah DTP Tinggal Diundangkan

    Pemerintah segera kembali mengimplementasikan pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah mulai bulan ini. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan insentif PPN rumah DTP diberikan untuk mendorong kinerja sektor properti dan real estat. Menurutnya, peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai insentif tersebut masih dalam proses pengundangan. “Mudah-mudahan PMK-nya bisa dikeluarkan […]

  • Fasilitas Kendaraan untuk Pegawai Bebas Pajak Natura, Ini Batasannya

    Fasilitas Kendaraan untuk Pegawai Bebas Pajak Natura, Ini Batasannya

    Pemberian fasilitas kendaraan dari pemberi kerja kepada pegawai dapat dibebaskan dari objek pajak penghasilan natura dan/atau kenikmatan. Namun, terdapat batasan yang diatur agar fasilitas tersebut dikecualikan sebagai objek pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang fasilitas tersebut diterima atau diperoleh pegawai dengan kriteria tertentu. […]

  • Anak Buah Sri Mulyani: Silakan Kritik Sekencang Mungkin, Asal Bayar Pajak

    Anak Buah Sri Mulyani: Silakan Kritik Sekencang Mungkin, Asal Bayar Pajak

    Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan masyarakat bebas mengkritik, asal sudah membayar pajak. Sebab, Indonesia adalah negara demokrasi. Menurutnya, sebagai negara demokrasi setiap orang diberikan kebebasan berpendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  “Di negara demokrasi itu hebatnya meski kita diberi fasilitas, insentif, bayar pajak, kita tetap dapat mengkritik pemerintah. Itu […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only