NEWS
-
PPN 12% dan Tax Amnesty Jadi Strategi Pemerintah Capai Target Pajak 2025
Pemerintah memiliki dua rencana untuk mendongkrak penerimaan negara pada 2025. Rencana ini berupa kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% dan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuka kembali program tax amnesty jilid III pada 2025. Pemerintah perlu mengejar target pendapatan negara di tengah banyaknya program yang sudah disusun Presiden Prabowo Subianto. […]
-
Sri Mulyani Rilis Aturan Baru soal Insentif Fiskal untuk Daerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru terkait dengan pengelolaan dana insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah. Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 91/2024. Sebelumnya, pemberian insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah diatur PP 37/2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Nah, PMK 91/2024 dirilis untuk memerinci ketentuan pemberian insentif fiskal kepada daerah […]
-
Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat Tembus Rp52,13 Triliun, Naik 6,52 Persen
Kanwil DJP Jakarta Barat membukukan capaian penerimaan bruto sebesar Rp59,08 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp52,13 triliun. Capaian ini setara 78,14 persen dari target APBN sebesar Rp66,72 triliun. Penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu sebesar 6,52 persen. Berdasarkan jenis pajaknya, capaian di atas terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp24,05 triliun, Pajak Pertambahan Nilai […]
-
OECD Sebut Penerimaan Pajak RI Terendah di Asean
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebut penerimaan pajak di Indonesia menjadi yang terendah di Asean. Secara historis kata mereka, penerimaan rendah itu membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai program prioritas. Hal itu mereka ungkap dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024, yang dirilis November 2024. OECD memandang rasio pajak Indonesia perlu terus ditingkatkan. Mereka menyatakan sebagian besar penerimaan […]
-
Luhut Tegaskan Kenaikan PPN 12% Ditunda, Ini Alasannya!
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah mau menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPK menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Jadi, ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan […]
WA only