NEWS
-
Bukan Naikkan PPN, Ini Saran OECD agar Indonesia Dapat Tambahan Pajak Rp200 Triliun
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD mengungkapkan Indonesia berpotensi mendapat tambahan PDB lebih dari Rp200 triliun dengan memperbaiki administrasi pajak. Hal tersebut tercantum dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 yang baru meluncur pada Selasa (26/11/2024). Dalam dokumen itu OECD mendorong reformasi administrasi pajak, termasuk meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan […]
-
Kondisi Fiskal Makin Berat, Ekonom Proyeksi Kenaikan Tarif PPN 12% Tetap Berjalan
Pemerintah memberi sinyal untuk melakukan penundaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Sebelumnya, sinyal penundaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kepada awak media, Rabu (27/11). Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai bahwa kenaikan tarif PPN kemungkinan besar akan tetap dilaksanakan, mengingat situasi […]
-
Begini Reaksi Sri Mulyani Saat Ditanya Tax Amnesty Jilid III di Tengah Penolakan PPN 12%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan menanggapi rencana pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III. Bendahara Negara itu memilih diam seribu bahasa saat ditanya wartawan terkait hal tersebut. Ketika ditemui di TPS 01 Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (27/11/2024), awalnya Sri Mulyani ditanya soal harapannya terkait Pilkada 2024 dan ditanggapi. Kemudian saat […]
-
Penerimaan APBN di Jatim Rp211,64 Triliun per Oktober 2024
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi penerimaan APBN regional hingga Oktober 2024 mencapai Rp211,64 triliun atau 73,58% dari target sebesar Rp287,6 triliun. “Realisasi pendapatan negara mencapai Rp211,64 triliun,” kata Kakanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo dalam keterangan di Surabaya, Selasa (26/11/2024). Sigit menyebutkan realisasi itu berasal dari penerimaan perpajakan yang sebesar […]
-
Melepas pengaruh “shadow economy” untuk optimalisasi penerimaan pajak
Shadow economy atau ekonomi bayangan merupakan aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dalam sistem resmi namun tetap berkontribusi pada perputaran ekonomi nasional. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius dalam pengoptimalan penerimaan pajak di Indonesia. Aktivitas dalam shadow economy di antaranya mencakup perdagangan tanpa izin, usaha informal yang tidak terdaftar, hingga praktik penghindaran pajak. Menurut Schneider (2010), shadow […]
WA only