NEWS

  • Apindo: Tax Amnesty Selalu Timbulkan Polemik di Masyarakat

    Apindo: Tax Amnesty Selalu Timbulkan Polemik di Masyarakat

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kerapkali menimbulkan pertentangan di masyarakat. Lantaran  memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh. Dengan kata lain masyarakat yang mengikuti program tax amnesty  mengakui bahwa sebelumnya mereka tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan. “Kebijakan tax amnesty akan selalu menimbulkan polemik dan diskursus yang bertentangan. […]

  • Jangan Sampai Tax Amnesty Hanya Jadi Jalan Pintas untuk Dongkrak Penerimaan Negara

    Jangan Sampai Tax Amnesty Hanya Jadi Jalan Pintas untuk Dongkrak Penerimaan Negara

    Komisi XI DPR menyatakan masuknya Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty dalam program legislasi nasional  (prolegnas) tahun 2025 harus berdasarkan pada analisis kebutuhan fiskal negara dan target yang jelas. Tanpa reformasi sistem perpajakan yang mendasar, kebijakan ini berisiko memperkuat ketidakpatuhan pajak dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. “RUU Tax Amnesty tidak boleh […]

  • Pengusaha Respons Wacana Tax Amnesty Jilid III

    Pengusaha Respons Wacana Tax Amnesty Jilid III

    Para pengusaha merespons wacana pelaksanaan Program Pengampunan Pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) jilid III. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan jika program ini akan dilaksanakan kembali, maka pemerintah perlu melakukan persiapan yang lebih komprehensif dan maksimal sehingga sasarannya betul-betul tercapai. Hal ini berkaca pada program tax amnesty yang […]

  • Sah! RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas 2025

    Sah! RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas 2025

    Rapat Paripurna DPR resmi menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masuk dalam dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengetuk palu persetujuan atas pembahasan Program Prioritas 2025 setelah mendengar kesepakatan anggota parlemen. Keputusan ini diambil usai anggota dewan mendengarkan laporan dari Ketua Baleg DPR Bob Hasan. […]

  • Realitas Ketimpangan: Indonesia Butuh Pajak Kekayaan, Bukan PPN 12 Persen

    Realitas Ketimpangan: Indonesia Butuh Pajak Kekayaan, Bukan PPN 12 Persen

    SAAT debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, pada 22 Desember 2023 lalu, Gibran Rakabuming menggunakan analogi “berburu di kebun binatang” saat berbicara soal menaikkan rasio pajak. Analogi itu terbukti akurat. Pada 14 November lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut membenarkan […]

WhatsApp WA only