NEWS
-
Ditjen Pajak Jelaskan Fungsi Fitur Prepopulated di Pelaporan SPT Tahunan PPh
Sistem perpajakan baru bernama Coretax System akan mulai diimplementasikan penuh pada Januari 2025. Salah satu keunggulannya adalah fitur prepopulated yang mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dwi Astuti, menjelaskan beberapa poin penting terkait pelaporan SPT setelah implementasi Coretax. Dwi menyatakan bahwa kewajiban […]
-
Menggali Potensi Pajak dari Underground Economy, Peluang dan Tantangan
Ekonomi bawah tanah atau underground economy menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan ekonomi ini mencakup aktivitas ilegal maupun informal yang tidak tercatat dalam produk domestik bruto (PDB), seperti judi daring, tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga bisnis tanpa cukai. Menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, nilai ekonomi bawah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai […]
-
Investor Nombok Biaya Eksplorasi, Bos SKK Migas Usul Hapus Pajak
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyerukan perlunya perbaikan iklim investasi hulu migas, khususnya terkait penghapusan pajak-pajak tidak langsung bagi kontraktor pada tahap eksplorasi. Hal ini dianggap penting untuk menarik lebih banyak investor dan mendorong kegiatan eksplorasi migas di Indonesia. Isu Pajak Tidak Langsung di Tahap Eksplorasi Kepala […]
-
Pengusaha Meminta Kenaikan PPN Ditunda
Sejumlah pelaku usaha manufaktur dan retail keberatan atas rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai awal Januari 2025. Kebijakan ini berpotensi membuat kinerja industri sulit tumbuh di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih tak tentu arah. Asal tahu saja, rencana pengenaan PPN 12% mengacu ke Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 […]
-
DPR Sepakati RUU Pengampunan Pajak Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Kerja Badan Legislasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2025. Dalam Rapat Kerja tersebut, disepakati bahwa RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi usulan Komisi XI DPR RI. Ini berbeda dengan […]
WA only