NEWS
-
Penerimaan Pajak Melorot, Sri Mulyani: Tahun Ini Jadi tahun yang Berat
JAKARTA, Pemerintah sudah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,5 triliun hingga 31 Oktober 2024. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 0,4% dari periode Oktober 2023. Saat itu realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.523,9 triliun. “Kami telah sampaikan ke Komisi XI tahun ini tahun yang berat dengan pertumbuhan pajak negatif karena harga minyak kelapa sawit dan batu bara […]
-
Prabowo Butuh Anggaran Jumbo, Kemenkeu Putar Otak Cegah Kebocoran Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan besarnya kebutuhan anggaran pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terlihat dari beragam program prioritas yang dicanangkan, serta adanya tambahan kementerian dan lembaga (K/L) baru. Demikian kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti dalam diskusi bertajuk ‘Arah Kebijakan Perpajakan di Era […]
-
Mantan Menkeu Beri Warning Soal Efek Kenaikan PPN 12%
Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan kembali menjadi sorotan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui, kenaikan tarif PPN sudah termaktub dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk naik pada Januari 2025 menjadi 12%, dari yang saat ini telah di level 11%. Adapun, PPh badan direncanakan untuk dipangkas […]
-
Thailand Bakal Selaraskan Kebijakan Cukai Kendaraan dengan Tren Global
Pemerintah Thailand berencana menyelaraskan kebijakan mengenai cukai kendaraan bermotor mobil dengan tren global. Wakil Menteri Keuangan Paopoom Rojanasakul mengatakan kebijakan pajak konsumsi untuk kendaraan bermotor di dunia, baik cukai maupun PPnBM, sedang diarahkan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik. Menurutnya, pemerintah akan memikirkan strategi agar kebijakan cukai ini tidak terlalu menekan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. […]
-
Opsen Pajak Berlaku Awal Januari 2025, Penerimaan Pajak Daerah Pemkab Blitar Diprediksi Naik
Blitar. Pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan opsen pajak mulai Januari 2025 mendatang. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak (WP). Opsen pajak merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang diberikan kepada pemerintah provinsi […]
WA only