NEWS
-
Tak Semua Harus Lapor SPT, Ditjen Pajak Bakal Umumkan Kriterianya!
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan membuat peraturan baru mengenai kriteria Wajib Pajak (WP) yang tak perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak saat sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system dirilis. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK […]
-
Aturan Terbaru, Prabowo Tegaskan Ditjen Pajak dan Bea Cukai Masih di Bawah Kemenkeu
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru mengenai kedudukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024. Lewat aturan ini, Prabowo memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berada di bawah naungan Kemenkeu. “DJP berada di bawah dan bertanggung jawab […]
-
Sri Mulyani Ubah Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran Pajak Jadi Paling Lambat Tanggal 15
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Aturan ini berlaku efektif 1 Januari 2025 dan mencabut 42 regulasi terkait. Merujuk Pasal 94 ayat (2) beleid tersebut, jatuh tempo penyetoran pajak masa […]
-
Berkat Pajak dan Utang, Cadangan Devisa RI Naik Jadi US$151,2 Miliar
Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia naik dari US$149,9 miliar pada September 2024 menjadi senilai US$151,2 miliar pada Oktober 2024. Kenaikan cadangan devisa disebabkan oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri oleh pemerintah. “Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan […]
-
Ketentuan Terbaru Pajak Atas KSO, Download di Sini!
Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 79/2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). PMK ini diterbitkan untuk memperjelas perlakuan perpajakan bagi KSO. Sebelumnya, aturan perpajakan mengenai KSO tersebar pada sejumlah produk hukum. Produk hukum mengenai KSO itu di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) 44/2022 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020. Untuk itu, Kementerian Keuangan berupaya […]
WA only