NEWS
-
Hindari Pajak Progresif, Segera Laporkan Penjualan Kendaraan
Jakarta. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga yang menjual kendaraan bermotor pribadi agar segera melaporkan penjualan tersebut. Langkah ini penting untuk menghindari pajak progresif yang dikenakan pada kepemilikan kendaraan lebih dari satu. “Lapor jual kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh pemilik setelah menjual kendaraan kepada pihak ketiga atau secara langsung,” kata Kepala Pusat […]
-
Aturan Baru Diskon Pajak Padat Karya: Diterbitkan Menteri Investasi, Bukan Lagi Menkeu
JAKARTA. Kini pemberian diskon pajak penghasilan untuk investor di industri padat karya akan ditentukan oleh menteri investasi, bukan lagi menteri keuangan seperti aturan lama. Ketentuan baru tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Dalam Pasal 423 ayat (2) PMK 81/2024 disebutkan, wajib pajak […]
-
Aturan Keluar, Core Tax System Berlaku di 2025
Aturan ini juga untuk mendukung proses bisnis masyarakat karena pada pelaksanaannya didukung oleh teknologi informasi bebasis data. JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan Perpajakan Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Beleid yang dirilis pada 18 Oktober 2024 ini mengatur pelaksanaan pembaruan system administrasi […]
-
Pemkab Punya Aplikasi Tax Survey, Pemetaan Pajak Bisa secara Digital
Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Meluncurkan aplikasi tax survey. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemutakhiran data dengan mengintegrasikan seluruh aktivitas administrasi perpajakan. Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi mengapresiasi langkah Bapenda Kabupaten Bekasi yang telah mengembangkan aplikasi tax survey. Dia menyebut aplikasi itu membuat proses pendataan dan pemetaan pajak dapat dilakukan secara […]
-
Daya Beli Lesu, Airlangga Dorong Perpanjangan Insentif PPN DTP Perumahan di 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan memperpanjang pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah pada tahun 2025. Airlangga menyebut, perpanjangan insentif PPN DTP tersebut masih akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Oleh karena itu, dirinya belum memastikan berapa lama insentif tersebut akan diperpanjang. “Diperpanjangnya […]
WA only