NEWS
-
Coretax DJP: PKP Harus Upload Perincian Penyerahan Faktur Eceran
Ditjen Pajak (DJP) bakal mewajibkan pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengunggah perincian data terkait dengan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang menggunakan faktur pajak eceran. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian menjelaskan bahwa kewajiban itu merupakan bagian dari implementasi coretax […]
-
BPK : Pajak Rp 5,82 Triliun Belum Disetor ke Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak senilai Rp 5,82 triliun yang belum disetor ke kas negara. Dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, transaksi penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara tidak ditekmukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan surat pemberitahuan (SPT), pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan Nilai […]
-
Kanwil DJP Jatim Serahkan Tersangka Pengemplang Pajak Rp2,5 Miliar ke Kejari Sidoarjo
Penyidik Kantor Wilayah DJP Jatim II menyerahkan tersangka dan barang bukti pengemplang pajak Rp2,5 miliar berinisial ROP ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim II Agustin Vita Avantin mengatakan ROP merupakan Direktur Utama PT PDN yang melakukan usaha di bidang perdagangan berbagai barang. “Berdasarkan bukti data detail faktur pajak jenis barang yang diperjualbelikan […]
-
Berkat Insentif Bebas PPN, Pengembang Cuan Rumah Diborong Serentak
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) membuat penjualan rumah semakin laris. Giantara Group melakukan kegiatan penandatanganan Akte Jual Beli (AJB) serentak untuk 50 unit rumah di Marketing Gallery Giantara Serpong City. Menurut Chief Executive Officer (CEO) Giantara Group Cindy Giantara, kegiatan ini untuk membuktikan janji penjualan rumah pada konsumen. Acara ini juga […]
-
Pajak Konsumsi Ditargetkan Capai Rp 945,1 Triliun pada Tahun 2025, Ini Kata Pengamat
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerimaan pajak konsumsi di tahun 2025 naik dibandingkan dengan target untuk tahun 2024. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut, pemerintah mematok target pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) sebesar Rp 945,12 triliun. Target tersebut meningkat 15,37% jika dibandingkan outlook 2024 sebesar Rp 819,2 […]
WA only