NEWS
-
Menambal APBN dari Pajak Kekayaan Orang Superkaya, Ini yang Harus Dilakukan
Postur gemoy pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah dipastikan membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan program-program prioritas, selain beban operasional dan belaja rutin di kementerian dan lembaga. Artinya, dukungan APBN sangat dibutuhkan untuk memuluskan program kerja yang menjadi janji politik Prabowo, sebut saja makan gratis bergizi. Hanya saja, beban anggaran ini tentu menyesakkan APBN […]
-
Kenaikan Rasio Penerimaan Negara Tak Bisa Terwujud Tanpa Reformasi Menyeluruh
Kehadiran Badan Penerimaan Negara sebagai otoritas terpisah dari Kementerian Keuangan tidak akan secara otomatis mewujudkan ambisi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio penerimaan negara hingga 23% dari produk domestik bruto (PDB) dalam lima tahun ke depan tanpa disertai reformasi menyeluruh. Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia, Prof. Haula Rosdiana, mengungkapkan pendapat ekonom dan […]
-
DJP Jatim II Gelar Tax Gathering, Hadirkan 100 Wajib Pajak Terbesar
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II menggelar tax gathering yang menghadirkan 100 wajib pajak prominen, yakni wajib pajak dengan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Tax gathering digelar sebagai media komunikasi langsung dengan wajib pajak serta sebagai bentuk apresiasi atas sumbangsih wajib pajak terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak. “[Kami] mengucapkan terima kasih kepada wajib […]
-
Daya Beli Belum Membaik, Pengusaha Minta Penerapan Opsen Pajak Ditunda
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menunda penerapan opsen pajak yang rencananya akan diterapkan pada Januari 2025. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengatakan, pertimbangan penundaan tersebut dikarenakan kemampuan daya beli masyarakat yang cenderung mengalami penurunan. Jika hal tersebut dipaksakan, dikhawatirkan daya beli masyarakat akan semakin tertekan sehingga menggangu laju pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2025. […]
-
Prabowo Bakal Pangkas Pajak Perumahan 16%, REI Beri Catatan Ini
Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik niat Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto yang berencana memangkas pajak perumahan sebesar 16% pada awal tahun menjabat. Adapun pajak yang akan dihapus diantaranya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Ekajaya menjelaskan […]
WA only