NEWS
-
Cara Balik Nama PBB-P2 di DKI Jakarta secara Online
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atau biasa disebut balik nama PBB-P2 adalah proses mengubah data PBB-P2 karena terjadinya peralihan kepemilikan atau hak. Biasanya, balik nama PBB-P2 dilakukan akibat transaksi jual-beli, hibah, atau warisan. Pada hakikatnya, balik nama PBB-P2 dilakukan untuk mengubah identitas pemilik suatu objek yang nantinya akan tercantum dalam Surat Pemberitahuan […]
-
BPN Dibentuk,Pengadilan Pajak Harus Hadir untuk Lindungi Hak WP
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran berpandangan pembentukan Badan Penerimaan Negara BPN bakal memberikan implikasi terhadap regulasi terkait dengan Pengadilan Pajak dan mekanisme penyelesaian sengketa. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran sekaligus Sekjen Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI Anggawira mengatakan pembentukan BPN perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian regulasi terkait Pengadilan Pajak. “BPN […]
-
Mengapa NPWP Penting? Pahami Fungsi, Cara Daftar, dan Ceknya
NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, yang menjadi identitas resmi bagi setiap individu atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah nomor unik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan setiap Wajib Pajak dapat dikenali dan dicatat dalam sistem […]
-
Genjot Pendapatan Daerah, Pemkot Singkawang Naikkan NJOP PBB
Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengumumkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atau PBB untuk tahun 2024. Kebijakan ini ditetapkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan infrastruktur, perubahan tata ruang, serta peningkatan fasilitas umum di kota tersebut. […]
-
Komwasjak: Tax Policy Unit Harus Dipisah dari Badan Penerimaan Negara
Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) berpandangan pembentukan tax policy unit yang terpisah diperlukan dalam hal pemerintah jadi membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Ketua Komwasjak Amien Sunaryadi mengatakan pemisahan antara lembaga pembuat kebijakan pajak dan lembaga pemungut pajak diperlukan guna menciptakan check and balance. “Mungkin paling mudah adalah bahwa fungsi tax policy tetap ada di Kemenkeu, fungsi administration and collection ada di BPN. Dengan […]
WA only