NEWS
-
Sistem Penerimaan Pajak di NTB Perlu Dimodernisasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyarankan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu melakukan modernisasi sistem penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan. Modernisasi diperlukan karena melihat Pendapat Asli Daerah (PAD) NTB dalam 7 tahun terakhir cukup fluktuatif, tidak menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Selain itu belum terlihat sumber pendapat baru yang […]
-
Bayar pajak kendaraan mudah di Samsat Keliling Jadetabek
Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyediakan layanan 24 lokasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Kamis. Di Samsat Keliling masyarakat dapat mendapatkan sejumlah manfaat seperti layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib […]
-
Gali Potensi Penerimaan, Petugas Pajak Sisir Tempat Usaha Klinik
Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan Bintuhan kembali melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan di Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu pada 9 Juli 2024. Pegawai pajak dari Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuhan Vero menjelaskan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) dilakukan sebagai salah satu upaya otoritas pajak dalam menggali potensi penerimaan pajak. “Dengan ini, […]
-
Bicara Soal Pajak, Ini Kata Wamenkeu Thomas Djiwandono
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa prinsip pajak harus berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dari kalangan manapun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Thomas dalam Forum Internasional 8th AIFC: Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10). “Menurut prinsip, pajak harus adil dan tidak membebani kelompok manapun,” ujar Thomas. Thomas menyebut, masyarakat yang lebih […]
-
Pakai Tarif PPN Besaran Tertentu, PKP Harus Ajukan Pemberitahuan
Pengusaha Kena Pajak PKP yang dalam penyerahannya menggunakan besaran tertentu harus mengajukan pemberitahuan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 64/2022. Berdasarkan PMK ini, PKP yang melakukan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang. “Pemberitahuan […]
WA only