NEWS
-
Rencana Prabowo Pajaki Orang Kaya Wajib Ikut Standar Internasional
Rencana pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengenakan pajak atas harta kekayaan atau wealth tax menjadi sorotan. Pengenaan pajak ini, jika diterapkan kelak, wajib mengacu pada standar-standar internasional. Pasalnya, kebijakan ini akan erat kaitannya dengan rencana Indonesia masuk ke dalam keanggotaan ‘gang’ negara-negara maju alias OECD. Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian […]
-
Tanggapi SP2DK secara Elektronik, WP Bisa Gunakan Portal Wajib Pajak
Coretax administration system memungkinkan wajib pajak menerima dan menanggapi surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan secara elektronik. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (1/10/2024). Berdasarkan penjelasan dari simulator coretax, surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan (SP2DK) dari kantor pelayanan pajak (KPP) bakal langsung masuk dalam menu Dokumen yang tersedia pada […]
-
Cara Hapus NPWP Pasca-Implementasi Coretax, Simak dan Unduh di Sini!
Coretax system menjadi salah satu landmark reformasi administrasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (DJP). Reformasi layanan tersebut menyangkut beragam proses bisnis, termasuk registrasi. Proses bisnis registrasi tersebut, di antaranya, terkait dengan penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berlakunya coretax akan turut mengubah tata cara penghapusan NPWP. DJP pun telah menyediakan beragam sarana edukasi untuk menjelaskan tata cara penghapusan […]
-
Pemkot Depok Gencar “Door to Door” Rumah Penunggak Pajak
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) tengah gencar melakukan penagihan aktif kepada Wajib Pajak sebagai upaya mengejar target penerimaan. Penagihan dilakukan dengan sistem door to door menyambangi rumah penunggak pajak. Kepala BKD Kota Depok Wahid Suryono menuturkan bahwa BKD telah menerapkan program Gerakan Mengejar Piutang (Gempita) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan […]
-
Ambisi Jadi Anggota OECD, RI Siap Pungut Pajak Minimum 15%?
Pemerintah memastikan tarif pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15% tidak serta merta akan diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia berambisi untuk segera menjadi negara anggota OECD yang mengusulkan tarif pajak itu. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, ini karena tahapan Indonesia untuk masuk ke OECD baru sampai pada menyerahkan Initial Memorandum […]