NEWS
-
Perkembangan Aturan Transfer Pricing di Indonesia
Regime transfer pricing merupakan hasil dari hukum domestik. Dengan demikian, setiap negara memerlukan formulasi peraturan domestik yang lebih terperinci dalam mengimplementasikan ketentuan transfer pricing. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang paling awal memiliki ketentuan terkait dengan transfer pricing. Secara umum, ketentuan transfer pricing di Indonesia telah mengadopsi penerapan arm’s length principle dalam OECD […]
-
Tarif PPN Beresiko Menyeret Ekonomi
Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 menuai penolakan dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai tidak tepat diberlakukan tahun depan lantaran daya beli sedang rentan. Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan, apabila tarif PPN naik menjadi 12%, maka perekonomian berisiko mengalami kontraksi. Direktur Eksekutif Indef, […]
-
Dampak Ngeri PPN 12%: Ekonomi Anjlok, Kantong Seret, Daya Beli Keok
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan dampak mengerikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% terhadap perekonomian Indonesia. Indef menyebut kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2025 ini memiliki dampak yang amat luas, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga ekspor-impor. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti memahami kenaikan PPN menjadi 12% merupakan upaya pemerintah […]
-
PPN Naik Jadi 12%, Indef Perkirakan Perekonomian RI Akan Mengalami Kontraksi
JAKARTA. Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, apabila tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan menjadi 12%, maka perekonomian akan mengalami kontraksi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyampaikan, kenaikan PPN tersebut akan menyebabkan upah nominal yang menurun, sartinya pendapatan riil juga turun, kemudian dari sisi inflasi akan terkontraksi, dan kinerja ekspor serta impor […]
-
Kemendagri Dorong Pemda Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah Lewat Pajak Kendaraan
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan, mendorong pemerintah daerah atau pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Kemendagri, kata Maurits, telah melakukan Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah 2024 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada […]
WA only