NEWS
-
DJP imbau warga Papua waspadai pemberitahuan palsu terkait “coretax”
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak (DJP) Papua, Papua Barat dan Maluku (Papabrama) mengimbau masyarakat agar selalu waspada dengan adanya surat pemberitahuan palsu terkait Core Tax Administration System (Coretax) yang banyak beredar melalui media Whatsapp. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Theresia Naniek Widyaningsih di Jayapura, Rabu (11/9), […]
-
Wamenkeu Thomas Sebut Anggaran untuk Kementerian Baru Sudah Disiapkan
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam RAPBN 2025 untuk mengantisipasi pembentukan kementerian/lembaga (K/L) baru. Thomas mengatakan pembentukan atau perubahan nomenklatur K/L akan tergantung pada keputusan presiden terpilih. Kemenkeu pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mempersiapkannya. “Semua sudah dikoordinasikan. Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi, […]
-
e-Tax Court Bakal Gunakan NPWP 16 Digit saat Coretax Sudah Siap
Sekretariat Pengadilan Pajak bersiap mengimplementasikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP dan NPWP 16 digit pada layanan e-tax court sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023. Tim Regulasi/Probis e-Tax Court Dara Puspitaningrum mengatakan sistem e-tax court sesungguhnya sudah siap mengimplementasikan NIK-NPWP dan NPWP 16 digit. Namun, kebijakan tersebut bakal diterapkan secara penuh saat coretax […]
-
Berapa besaran pajak sepeda motor listrik?
Motor listrik menjadi salah satu pilihan kendaraan yang ramah lingkungan, motor listrik mengalami peningkatan popularitas di Indonesia. Selain adanya bantuan subsidi dari pemerintah, biaya pajak yang dikeluarkan juga cenderung lebih terjangkau dibandingkan motor berbahan bakar bensin. Pajak untuk motor listrik telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu dengan besaran yang berbeda dari motor konvensional. Tarif pajak […]
-
Tantangan Pelaporan SPT PPh Badan 2024: Implikasi PMK 72/2023
PADA pertengahan 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2023 yang mengatur penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum sesuai UU HPP serta menyederhanakan aturan terkait penyusutan dan amortisasi yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan. PMK 72/2023 membawa sejumlah perubahan signifikan. Pertama, wajib pajak dapat memilih melakukan penyusutan […]
WA only