NEWS
-
DJP Tunda Pemusatan PPN Secara Jabatan, Ikuti Coretax System
Ditjen Pajak DJP memutuskan untuk menunda pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam PENG4/PJ.09/2024. Awalnya, pengusaha kena pajak PKP yang tidak menyampaikan pemusatan tempat PPN terutang sampai dengan 30 April 2024 akan dilakukan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan per tanggal 1 Juli 2024. Namun, kebijakan tersebut diputuskan untuk ditunda hingga implementasi coretax […]
-
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Beli Rumah Bebas Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah di minggu ini. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, aturan tersebut akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan. “Tinggal penetapan. Saat ini sedang dalam proses penetapan bersama,” […]
-
DJP imbau warga Papua waspadai pemberitahuan palsu terkait “coretax”
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak (DJP) Papua, Papua Barat dan Maluku (Papabrama) mengimbau masyarakat agar selalu waspada dengan adanya surat pemberitahuan palsu terkait Core Tax Administration System (Coretax) yang banyak beredar melalui media Whatsapp. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Theresia Naniek Widyaningsih di Jayapura, Rabu (11/9), […]
-
Wamenkeu Thomas Sebut Anggaran untuk Kementerian Baru Sudah Disiapkan
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam RAPBN 2025 untuk mengantisipasi pembentukan kementerian/lembaga (K/L) baru. Thomas mengatakan pembentukan atau perubahan nomenklatur K/L akan tergantung pada keputusan presiden terpilih. Kemenkeu pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mempersiapkannya. “Semua sudah dikoordinasikan. Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi, […]
-
e-Tax Court Bakal Gunakan NPWP 16 Digit saat Coretax Sudah Siap
Sekretariat Pengadilan Pajak bersiap mengimplementasikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP dan NPWP 16 digit pada layanan e-tax court sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023. Tim Regulasi/Probis e-Tax Court Dara Puspitaningrum mengatakan sistem e-tax court sesungguhnya sudah siap mengimplementasikan NIK-NPWP dan NPWP 16 digit. Namun, kebijakan tersebut bakal diterapkan secara penuh saat coretax […]
WA only