NEWS
-
Pengusaha Ritel Minta Wacana PPN 12% Ditunda Hingga 2026
Kalangan pengusaha ritel mengkritik rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Ketua Umum Asosiasi Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengatakan, untuk memperkuat perdagangan dalam negeri pemerintah semestinya saat ini mendukung para pengusaha ritel untuk mendongkrak penjualan. Dengan penjualan yang meningkat, kata dia, dapat menambah omzet pengusaha sehingga […]
-
Kanwil Bea Cukai Jakarta Berikan Izin Kawasan Berikat ke Perusahaan Ini, Bea Masuk Ditangguhkan Hingga Tak Dipungut Pajak
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil Bea Cukai Jakarta) berikan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Suryamandiri Tekstilbuana, perusahaan manufaktur tersebut bergerak di bidang tekstil atau pakaian yang aktif sejak tahun 2019. Dengan diberikannya fasilitas kawasan berikat, perusahaan tersebut mendapatkan penangguhan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas […]
-
PPN Naik Jadi 12%, Pengusaha Mal Khawatir Daya Beli Masyarakat Lesu
Pemerintah memastikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap naik menjadi 12% di tahun depan. Menurut Menkeu, naiknya tarif PPN menjadi 12% ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menanggapi rencana pemberlakuan PPN 12% di awal tahun 2025, Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyarankan agar […]
-
Potongan Fee untuk Driver Ojek Online Tinggi, Sudah Termasuk Pajak?
Driver ojek online (ojol) menyayangkan tingginya potongan aplikasi yang dibebankan kepada mitra driver. Selama ini upah yang mereka terima dipotong 20% hingga 30% untuk disetorkan kepada aplikator. Hal ini menyebabkan pendapatan bersih yang diterima menjadi makin sedikit. Sebenarnya, pemerintah membatasi potongan biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15%. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP-667/2022. Hanya saja, […]
-
Kelas Menengah RI Pilih Hiburan Daripada Makan, Tapi Taat Pajak!
Tren belanja kelas menengah mengalami pergeseran drastis selama 10 tahun terakhir, yakni dari 2014 dibanding kondisi terkini pada 2024. Belanja untuk keperluan hiburan dan pesta membengkak, sedangkan untuk makan menurun pada periode ini. Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, belanja kelas menengah untuk keperluan makan dan minuman memang masih besar, yakni […]
WA only