NEWS
-
Jual Kendaraan? Jangan Lupa Lapor Agar Tak Kena Tarif Pajak Progresif
Warga DKI Jakarta yang menjual kendaraan bermotor pribadinya perlu melaporkan penjualan tersebut ke dinas pelayanan pajak. Pelaporan itu dilakukan agar orang yang bersangkutan tidak lagi dianggap sebagai pemilik kendaraan tersebut karena telah berpindah tangan. Perincian ketentuan pelaporan penjualan kendaraan bermotor tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta 59/2017. Merujuk Pasal 19 pergub tersebut, pelaporan […]
-
Capres AS Janjikan Insentif Pajak untuk Kelas Menengah, Ini Daftarnya
Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Kamala Harris menjanjikan pemberian insentif pajak untuk meringankan biaya hidup 100 juta jiwa masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Menurut Harris, insentif pajak yang diberikannya bertujuan untuk menekan biaya tempat tinggal, pangan, kesehatan, hingga biaya pengasuhan anak yang ditanggung oleh warga kelas menengah. “Biaya hidup masih terlalu […]
-
Cari Tahu Cara Minta Suket PP 55, UMKM Datang Langsung ke Kantor Pajak
Wajib pajak yang kebingungan dengan ketentuan perpajakan tertentu bisa meminta penjelasan secara langsung ke pegawai pajak. Hal itu juga yang dilakukan oleh seorang pelaku UMKM di Pariaman, Sumatera Barat belum lama ini. Wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM tersebut mendatangi KP2KP Pariaman untuk meminta penjelasan mengenai tata cara pengajuan surat keterangan (suket) PP 55/2022. Suket […]
-
Ada Coretax, Kemenkeu Jamin Sistem Layanan Pajak Bakal Jarang Down
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system bakal mengurangi potensi terjadinya waktu henti atau downtime pada layanan Ditjen Pajak (DJP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan coretax nantinya mampu mencari server baru guna mengaktifkan kembali layanan yang down. “Kalau ada layanan yang down, dia akan cari […]
-
Mau Dapat Insentif PBB Jakarta Tahun Ini? Simak Cara dan Ketentuannya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberikan insentif berupa keringanan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembebasan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal pada 2024. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran […]
WA only