NEWS
-
Pelajar SD hingga Mahasiswa Gaungkan Kesadaran Pajak di Patur 2024
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II (DJP Jatim II) serta unit vertikalnya menganggungkan kesadaran pajak ke pelajar sekolah dasar (SD) hingga mahasiswa dalam kegiatan Pajak Bertutur (Patur) 2024. Acara bertajuk ‘Lampaui Batas, Bersatu untuk Indonesia Emas’ dan slogan ‘Pajak Bertutur 2024, Sehari Mengenal Selamanya Bangga’ ini dilakukan di 16 sekolah dan 2 perguruan […]
-
Pahami Lagi Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta yang Baru
Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 (Perda 1/2024) yang membawa perubahan signifikan pada tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Beleid ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 […]
-
APINDO Sarankan 2 Kebijakan Penyeimbang Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan amanat Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Merespons hal tersebut, […]
-
Rekomendasi IMF Soal Pajak dan Cukai, Pengamat: Timbulkan Pro dan Kontra
Pengamat pajak menilai rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan penerimaan negara masih memunculkan pro dan kontra. Beberapa rekomendasi tersebut, seperti penurunan threshold pengusaha kena pajak (PKP), penurunan threshold UMKM, penggantian PPnBM dengan PPN dan cukai kendaraan bermotor, hingga saat ini belum dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga belum mengimplementasikan rekomendasi IMF dalam Strategi […]
-
Wewenang Makin Kuat Untuk Intip Rekening, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mendapatkan ‘amunisi’ dalam bentuk regulasi baru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Regulasi ini memberikan akses kuat kepada DJP untuk mendapatkan informasi keuangan guna mengawasi perpajakan. Regulasi baru itu ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai […]
WA only