NEWS
-
WP Dihampiri Pegawai KPP Gara-Gara Kendaraan Dipakai Usaha Orang Lain
Kantor pajak punya wewenang untuk mengirimkan petugasnya guna mengecek kondisi usaha wajib pajak di lapangan. Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memvalidasi kecocokan data yang dimiliki Ditjen Pajak DJP) dengan situasi yang sebenarnya. KPP Pratama Curup di Bengkulu misalnya, mengirimkan account representative AR)-nya untuk melihat langsung kondisi usaha yang dimiliki seorang wajib pajak. Kunjungan dilakukan lantaran […]
-
Diskon Khusus Pegawai Jadi Objek PPh, Begini Contoh Simulasinya
Diskon khusus pegawai atas pembelian barang produksi atau barang dagangan pemberi kerja merupakan imbalan sehubungan dengan pekerjaan apabila harga barang dimaksud lebih rendah dari harga pokok penjualan (HPP). Dalam hal harga barang milik pemberi kerja yang dibeli oleh pegawai lebih rendah dari HPP, nilai imbalan yang menjadi objek PPh merupakan senilai selisih lebih dari HPP […]
-
Punya Bisnis Kos-kosan, Jenis Pajak Apa yang Dikenakan?
Bisnis penyewaan kamar atau kos-kosan (indekos) cukup menggiuran untuk dimiliki, terutama di kota-kota besar dengan populasi warga pendatang yang cukup banyak. Namun, pemilik bisnis kos-kosan perlu memahami aspek pajak di dalamnya. Seperti apa? Secara prinsip, penghasilan dari usaha rumah kos termasuk ke dalam jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) PP […]
-
Jelang Pilpres, Harris dan Trump Sama-Sama Janji Bebaskan Pajak Tip
Calon presiden (capres) AS dari Partai Demokrat Kamala Harris turut menjanjikan pembebasan pajak atas tip. Janji yang disampaikan Harris tersebut serupa dengan janji yang disampaikan oleh capres dari Partai Republik, Donald Trump. “Ketika saya menjadi presiden, kami akan melanjutkan perjuangan kami untuk pekerja AS, termasuk menaikkan upah minimum dan menghapus pajak atas tip bagi pekerja […]
-
Celah Penghindaran Pajak Kini Semakin Sempit
Bisa intip rekening, Ditjen Pajak bisa memutuskan praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak Celah wajib pajak perorangan maupun korporasi nakal menghindari kewajiban peepajakan makin sempit. Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini punya kewenangan kuat atas praktik anti penghindaran kewajiban atas akses informasi keuangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang merupakan […]
WA only