NEWS
-
DJP Jaksel I Gelar Perkara Wajib Pajak yang Rugikan Negara hingga Rp5,2 Miliar, Apa Hasilnya?
Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I mengadakan gelar perkara dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rangka pembahasan usul penghentian penyidikan atas tersangka RH pada tanggal 25 Juni 2024. Langkah ini merupakan bentuk penegakan hukum pidana melalui pemberian kesempatan kepada tersangka mengembalikan kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif. Dalam gelar perkara tersebut, disampaikan bahwa […]
-
Warga RI Mulai Sulit Belanja, Kenaikan PPN Jadi 12% Harus Ditunda!
Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) harus ditunda. Bila tak ingin daya beli masyarakat makin melemah. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah kalangan ekonom, yang menganggap daya beli masyarakat saat ini tengah ambruk. Tercermin dari berbagai data setoran […]
-
Naik 63,4%, Restitusi Pajak Capai Rp 132,2 Triliun di Semester I-2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) meningkat 63,4% di semester I 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, restitusi PPN mencapai Rp 132,2 triliun pada periode enam bulan pertama tahun ini. Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 80,9 triliun. “Kalau kita lihat restitusi perusahaan-perusahaan dengan harga […]
-
Pakai Tarif PPh Final 0,5% Perlu Suket Dahulu? Ini Kata Kring pajak
Wajib pajak dapat langsung memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% sepanjang telah memenuhi kriteria seperti diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022. Kring Pajak menyatakan tarif PPh final UMKM dapat langsung dimanfaatkan wajib pajak tanpa perlu mendapatkan surat keterangan PP 55/2022 terlebih dahulu. Menurut Kring Pajak, surat keterangan PP […]
-
Sasar 10.000 Unit Rumah, Pemerintah Tambah Rp 500 Miliar untuk Subsidi Pajak Rumah
Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di semester II-2024. Pemberian insentif PPN DTP tersebut dibberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di semester II-2024. Pemberian insentif […]
WA only