NEWS
-
Jokowi Terbitkan Perpres untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) 63/2024 yang bertujuan menambah persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) yang termuat dalam Multilateral Instrument (MLI). Langkah ini dinilai mampu mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba atau BEPS (Base Erosion & Profit Shifting). Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penerbitan Perpres 63/2024 ditujukan untuk menambah persetujuan penghindaran […]
-
NIK Wajib Pajak PBB Harus Diperbarui! Ini Alasan dan Caranya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok PBB untuk tahun pajak 2024, yaitu Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan PBB-P2 Tahun 2024. Yang perlu diperhatikan dalam peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024, adalah adanya sejumlah aturan tentang pembebasan pokok yang tercantum […]
-
Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mulai melaksanakan uji coba atau piloting implementasi single submission (SSm) pabean-karantina pada tempat penimbunan berikat (TPB). SSm diterapkan untuk menyederhanakan proses bisnis pabean-karantina berbasis teknologi informasi guna menghilangkan repetisi dan duplikasi. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-113/BC/2024 pun diterbitkan sebagai payung hukum piloting tersebut. “Untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan […]
-
Dirjen Pajak Tegaskan Coretax Tidak Hanya Digunakan DJP
Pengembangan coretax administration system (CTAS) tidak hanya dilakukan untuk kepentingan Ditjen Pajak (DJP). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan berbagai pengujian dilakukan, termasuk system integration testing (SIT). Pengujian dilakukan agar saat diimplementasikan nantinya, coretax membuat sistem administrasi perpajakan makin baik. “Yang akan menggunakan coretax bukan hanya kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Yang akan […]
-
Lebih Canggih dengan Sistem Pajak Baru
JAKARTA. Sistem perpajakan Indonesia bakal memasuki era baru. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bakal digantikan Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti mengungkapkan saat ini sistem pajak canggih tersebut masih tahap uji coba. “Perlu kami sampaikan bahwa core tax […]
WA only