NEWS
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Catat Angka Restitusi Pajak Kembali Meningkat
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi restitusi pajak secara agregat mencapai Rp 136,61 triliun hingga akhir Mei tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi daripada akhir April 2024 yang tercatat sebesar Rp 110,64 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, kepada KONTAN memerinci, berdasarkan jenis pajaknya, realisasi restitusi […]
-
e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur) masih menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 15 digit. Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Rian Ramdani mengatakan e-faktur tidak termasuk dalam 7 jenis layanan administrasi pajak yang sudah memanfaatkan NIK 16 digit sebagaimana diatur Peraturan Dirjen Pajak PER-6/PJ/2024. DJP pun belum melakukan pembaruan aplikasi […]
-
Kanwil DJP DIY: Penerimaan pajak di DIY tumbuh 12,71 persen
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan penerimaan pajak di DIY tumbuh 12,71 persen yang ditopang dari Pajak Penghasilan Non-migas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY Erna Sulistyowati di Sleman, Selasa, mengatakan komposisi kontribusi perpajakan di DIY didominasi perdagangan, pemerintahan dan perbankan, sedangkan komoditas sedikit. Berdasarkan jenis sektor, kontribusi terbesar adalah […]
-
Pemerintah Sebut Proses Restitusi Pajak Dioptimalkan
Untuk mengamankan target penerimaan pajak dalam APBN 2024, pemerintah akan mengoptimalkan proses restitusi. Berdasarkan pada Laporan APBN Kita edisi Juni 2024, optimalisasi proses restitusi dilakukan bersamaan dengan peningkatan kepatuhan pajak dan penguatan basis pajak. Pemerintah mengatakan upaya untuk mencapai target penerimaan pajak pada tahun ini cukup menantang. “Optimalisasi proses restitusi dimaksudkan untuk menghindari kesalahan, mempercepat […]
-
Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun
Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang pengujian materiil atas ketentuan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa hiburan pada pekan depan, 11 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, MK akan mendengarkan keterangan dari para pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. “Sambil menunggu pemberitahuan dan panggilan sidang dalam rangka pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan […]
WA only