Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jadi Objek Pajak, Ini Kata DJP Soal PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan
JAKARTA, Dengan adanya rezim baru perlakuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja menjadi objek pajak bagi karyawannya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (12/7/2023). Fasilitas PPh ditanggung pemberi kerja menjadi salah satu bentuk kenikmatan yang merupakan objek pajak. Di sisi lain, pemberi kerja […]
-
Sebelum Berlaku Penuh, Coretax System Bakal Diuji Coba di 3 Kanwil DJP
Kementerian Keuangan bakal menguji coba implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) sebelum menerapkannya secara nasional. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan Ditjen Pajak (DJP) sedang melaksanakan pelatihan kepada pegawai menjelang penerapan CTAS. Nanti, CTAS akan diimplementasikan secara nasional mulai Mei 2024. “Sebelum dimulai secara […]
-
Fasilitas Kendaraan Dikecualikan dari Objek Pajak, Ini Kata DJP
JAKARTA, Pemerintah menyatakan fasilitas kendaraan dari pemberi kerja masuk dalam daftar natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek penghasilan (PPh). Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan daftar tersebut sudah dimuat dalam PMK 66/2023. Namun, pengecualian dilakukan dengan batasan tertentu. Fasilitas kendaraan, sambungnya, diatur agar tetap menjadi objek PPh bagi orang […]
-
PPh Karyawan Ditanggung Perusahaan Dianggap Kenikmatan, Ini Kata DJP
Dengan ditetapkannya natura dan kenikmatan sebagai objek PPh melalui PP 55/2022 dan PMK 66/2023, fasilitas PPh ditanggung pemberi kerja menjadi salah satu bentuk kenikmatan yang merupakan objek PPh bagi karyawan. Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan fasilitas PPh ditanggung pemberi kerja tersebut juga dapat dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja. “Dengan adanya […]
-
Pemda Berhasil Tekan Inflasi, Menkeu Siapkan Insentif Rp 1 Triliun
Pemerintah pusat bakal kembali memberikan dana insentif daerah—yang saat ini bernama insentif fiskal kinerja—untuk pemerintah daerah. Insentif fiskal kinerja yang diberikan pada tahun ini direncanakan mencapai Rp4 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp1 triliun di antaranya dialokasikan untuk kategori kinerja pengendalian inflasi. “Insentif fiskal kinerja pada tahun berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah…dihitung […]
Got any book recommendations?
WA only